Garuda - Garba Rujukan Digital

Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029: Meritocracy and the Influence of Political Parties in Ministerial Positions: An Analysis Study of the 2024-2029 Merah Putih Cabinet Muhammad Haqiqi; Erland Ferdinansyah; Kahlil Rida
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.163

Meritokrasi merupakan salah satu tema umum yang masih dibicarakan hingga saat ini dan menjadi salah satu poin penting dalam efektivitas perekrutan jabatan pada pemerintah. Tulisan Ini hendak mendiskusikan isu latar belakang menteri pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. Sebab, dari isu yang berkembang postur kabinet Kementerian akan didominasi oleh kalangan professional daripada partai politik. Atas isu tersebut, konsep meritokrasi secara teoritik menjadi pondasi yang ideal bagi perekrutan dalam Kementerian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas. Penelelitian ini hadir untuk menjelaskan kiranya sejauh mana konsep meritokrasi ini digunakan untuk seleksi jabatan kementerian mengingat koalisi partai politik pengusung dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 adalah koalisi gemuk, tentu ini akan berimplikasi terhadap efektivitas kinerja birokrasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan conseptual approach dan statutory approach terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini menyimpulkan, sering kali dalam tataran praktik, kekuatan koalisi partai politik lebih mendominasi dan mencegah penerapan konsep meritokrasi, terutama dalam proses seleksi pejabat di Kementerian. Semakin banyak kader Partai politik yang tidak berkompeten menduduki jabatan Kementerian strategis maka conflict of interest sulit dihindari dan tidak objektif dalam mengurai antara urusan individu sebagai Menteri dan sebagai kader partai politik.

Institusionalisasi Partai Politik: Studi Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Parpol di Indonesia 2019-2023 Muhammad Haqiqi; Rizki Maulana Syafei; Audina El Rahma
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 5 SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The term of office of political party leaders is still being debated both in Article 23 paragraph (1) of Law Number 2/2011 concerning Political Parties, as well as in the test at the Constitutional Court with Decision Number 69 / PUU-XXI / 2023. The location of the debate is because the Political Party Law orders the regulation to the internal regulations of political parties, which is felt to be undemocratized in the level of regeneration of political party leaders. This research is present to compare the tenure of political party leaders in parliament and then determine the most ideal tenure of political party leaders from these parties based on the concept of institutionalization of political parties. This research method is juridical - normative through conceptual approach and statutory approach to legal materials related to the theme. This research concludes, from the internal regulations of the parties, the requirements for party leaders to the mechanism for electing political party leaders in general have the same style. Specifically related to the term of office of political parties, only the United Development Party (PPP) and the Prosperous Justice Party (PKS) have a period of time regulated in the party's internal regulations. Based on the concept of institutionalization of political parties from the comparative study, the ones that are close to the ideal concept are the Prosperous Justice Party (PKS) and the United Development Party (PPP).

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA Muhammad Haqiqi; Ahmad Nurjaman; Heri Hermawan
Jurnal Dinamika Sosial dan Sains Vol. 1 No. 4 (2024): Jurnal Dinamika Sosial dan Sains
Publisher : CV.Sentral Bisnis Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jdss.v1i4.91

Perubahan iklim saat ini menjadi tantangan global, hal ini dikarenakan variasi iklim berpengaruh besar terhadap masyarakat di seluruh belahan dunia. Apabila krisis bencana alam perubahan iklim tidak dikendalikan, maka pada tahun 2030 variabilitas iklim akan mengancam ketahanan pangan dan kebutuhan air. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perubahan iklim yang telah terjadi di wilayah Indonesia, dampak perubahan iklim di Indonesia, bagaimana strategi adaptasi dan penanganan yang harus dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Melalui teknik pengumpulan data dari literatur berupa buku-buku, dan kunjungan ke situs internet serta sumber lain yang menunjang penelitian. Data yang diperoleh dari sumber jurnal, buku dan internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data hasil pengamatan iklim sudah berjalan dengan baik dengan adanya peran aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengamatan dan pengumpulan informasi iklim sangat diperlukan mengingat ketersediaan informasi iklim yang masih terbatas. Selain itu kerjasama antara Pemerintah Pusat dan daerah serta partisipasi publik dalam program-program adaptasi juga sudah dianjurkan. Masyarakat juga perlu dilibatkan pada saat penyusunan program- program adaptasi.

Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029: Meritocracy and the Influence of Political Parties in Ministerial Positions: An Analysis Study of the 2024-2029 Merah Putih Cabinet Muhammad Haqiqi; Erland Ferdinansyah; Kahlil Rida
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.163

Meritokrasi merupakan salah satu tema umum yang masih dibicarakan hingga saat ini dan menjadi salah satu poin penting dalam efektivitas perekrutan jabatan pada pemerintah. Tulisan Ini hendak mendiskusikan isu latar belakang menteri pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. Sebab, dari isu yang berkembang postur kabinet Kementerian akan didominasi oleh kalangan professional daripada partai politik. Atas isu tersebut, konsep meritokrasi secara teoritik menjadi pondasi yang ideal bagi perekrutan dalam Kementerian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas. Penelelitian ini hadir untuk menjelaskan kiranya sejauh mana konsep meritokrasi ini digunakan untuk seleksi jabatan kementerian mengingat koalisi partai politik pengusung dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 adalah koalisi gemuk, tentu ini akan berimplikasi terhadap efektivitas kinerja birokrasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan conseptual approach dan statutory approach terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini menyimpulkan, sering kali dalam tataran praktik, kekuatan koalisi partai politik lebih mendominasi dan mencegah penerapan konsep meritokrasi, terutama dalam proses seleksi pejabat di Kementerian. Semakin banyak kader Partai politik yang tidak berkompeten menduduki jabatan Kementerian strategis maka conflict of interest sulit dihindari dan tidak objektif dalam mengurai antara urusan individu sebagai Menteri dan sebagai kader partai politik.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search