Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAPHTN-HAN Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Erland Ferdinansyah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029: Meritocracy and the Influence of Political Parties in Ministerial Positions: An Analysis Study of the 2024-2029 Merah Putih Cabinet Muhammad Haqiqi; Erland Ferdinansyah; Kahlil Rida
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.163

Abstract

Meritokrasi merupakan salah satu tema umum yang masih dibicarakan hingga saat ini dan menjadi salah satu poin penting dalam efektivitas perekrutan jabatan pada pemerintah. Tulisan Ini hendak mendiskusikan isu latar belakang menteri pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. Sebab, dari isu yang berkembang postur kabinet Kementerian akan didominasi oleh kalangan professional daripada partai politik. Atas isu tersebut, konsep meritokrasi secara teoritik menjadi pondasi yang ideal bagi perekrutan dalam Kementerian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas. Penelelitian ini hadir untuk menjelaskan kiranya sejauh mana konsep meritokrasi ini digunakan untuk seleksi jabatan kementerian mengingat koalisi partai politik pengusung dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 adalah koalisi gemuk, tentu ini akan berimplikasi terhadap efektivitas kinerja birokrasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan conseptual approach dan statutory approach terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini menyimpulkan, sering kali dalam tataran praktik, kekuatan koalisi partai politik lebih mendominasi dan mencegah penerapan konsep meritokrasi, terutama dalam proses seleksi pejabat di Kementerian. Semakin banyak kader Partai politik yang tidak berkompeten menduduki jabatan Kementerian strategis maka conflict of interest sulit dihindari dan tidak objektif dalam mengurai antara urusan individu sebagai Menteri dan sebagai kader partai politik.
Legislasi Presidential Impeachment: Komparasi, Status Quo, dan Urgensinya dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Muhammad RM Fayasy Failaq; Erland Ferdinansyah; Umi Zakia Azzahro; Enika Maya Oktavia
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 5 SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legislation of the presidential institution has been proposed since 2001 through the draft of the Presidential Institution Law. The problem is that presidential impeachment as a mechanism for limiting presidential power is not regulated. This study aims to: First, compare the regulations on presidential impeachment and impeachment in countries. Second, examine the existence of regulations on presidential impeachment and impeachment that currently exist in Indonesia. Third, measure the urgency of carrying out legislation on presidential impeachment in the Presidential Institution Law. This study is a doctrinal legal study that conducts a literature study with a comparative, conceptual, and legislative approach. The results of this study indicate that based on the comparison there are variations in the regulation of presidential impeachment in countries. Still, starting from the important situation of regulating this in both the constitution and legislative products, the regulation of impeachment in Indonesia itself is spread among many laws and regulations which in some cases causes technical problems in resolving the impeachment mechanism. Therefore, it is necessary to codify impeachment in one Presidential Institution Law.
Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029: Meritocracy and the Influence of Political Parties in Ministerial Positions: An Analysis Study of the 2024-2029 Merah Putih Cabinet Muhammad Haqiqi; Erland Ferdinansyah; Kahlil Rida
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.163

Abstract

Meritokrasi merupakan salah satu tema umum yang masih dibicarakan hingga saat ini dan menjadi salah satu poin penting dalam efektivitas perekrutan jabatan pada pemerintah. Tulisan Ini hendak mendiskusikan isu latar belakang menteri pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. Sebab, dari isu yang berkembang postur kabinet Kementerian akan didominasi oleh kalangan professional daripada partai politik. Atas isu tersebut, konsep meritokrasi secara teoritik menjadi pondasi yang ideal bagi perekrutan dalam Kementerian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas. Penelelitian ini hadir untuk menjelaskan kiranya sejauh mana konsep meritokrasi ini digunakan untuk seleksi jabatan kementerian mengingat koalisi partai politik pengusung dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 adalah koalisi gemuk, tentu ini akan berimplikasi terhadap efektivitas kinerja birokrasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan conseptual approach dan statutory approach terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini menyimpulkan, sering kali dalam tataran praktik, kekuatan koalisi partai politik lebih mendominasi dan mencegah penerapan konsep meritokrasi, terutama dalam proses seleksi pejabat di Kementerian. Semakin banyak kader Partai politik yang tidak berkompeten menduduki jabatan Kementerian strategis maka conflict of interest sulit dihindari dan tidak objektif dalam mengurai antara urusan individu sebagai Menteri dan sebagai kader partai politik.
Co-Authors Enika Maya Oktavia Kahlil Rida Muhammad Haqiqi Muhammad RM Fayasy Failaq Umi Zakia Azzahro