Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Judicial Review JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Ni Luh Made Madhusodani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kajian Pelaporan Penangkapan Ikan oleh Nelayan: Keberhasilan dan Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida: Study on Fishing Reporting by Fishermen: Successes and Obstacles to the Implementation of Ministerial Regulation Number 18 of 2021 in Nusa Penida Ni Luh Made Madhusodani
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.334

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida, dengan fokus pada pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Nusa Penida, sebagai bagian dari Kabupaten Klungkung, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, namun implementasi regulasi terkait pelaporan hasil tangkapan ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam penerapan peraturan tersebut, mengevaluasi fungsi fisik TPI yang ada, serta menelaah upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan pelaporan hasil tangkapan ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan informan yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada bangunan fisik TPI di Nusa Penida, fasilitas tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan masih mengalami banyak kendala. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaan dan pemanfaatan TPI serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.
Kajian Pelaporan Penangkapan Ikan oleh Nelayan: Keberhasilan dan Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida: Study on Fishing Reporting by Fishermen: Successes and Obstacles to the Implementation of Ministerial Regulation Number 18 of 2021 in Nusa Penida Ni Luh Made Madhusodani
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.334

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida, dengan fokus pada pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Nusa Penida, sebagai bagian dari Kabupaten Klungkung, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, namun implementasi regulasi terkait pelaporan hasil tangkapan ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam penerapan peraturan tersebut, mengevaluasi fungsi fisik TPI yang ada, serta menelaah upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan pelaporan hasil tangkapan ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan informan yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada bangunan fisik TPI di Nusa Penida, fasilitas tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan masih mengalami banyak kendala. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaan dan pemanfaatan TPI serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.
From Legal Structure to Legal Culture: Rethinking the Prosecutor’s School Outreach Program in Singaraja City Ni Luh Made Madhusodani; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i1.10151

Abstract

This research discusses the effectiveness of the School Admissions Attorney Program in increasing students' legal awareness in Singaraja City. The research objectives are (1) to analyze the extent to which this program is effective in increasing students' legal awareness and (2) to identify and analyze various factors that hinder its implementation. This research uses an empirical legal approach with a descriptive nature, carried out at the Buleleng District Prosecutor's Office. Data was collected through document study, observation and interviews, with Non-Probability Sampling techniques using Purposive Sampling. The research results show that (1) although the Buleleng District Prosecutor's Office has attempted to provide legal education to students, this program has not been fully effective in reducing the number of students who become perpetrators of criminal acts, as shown by the fluctuation in the number of cases from year to year in Singaraja City. (2) The main obstacles in implementing this program include the large number of schools that must be handled by the Buleleng District Prosecutor's Office, clashes with other prosecutor's programs, and budget limitations. Nevertheless, the JMS Team continues to strive to overcome these obstacles by adjusting school visit schedules and optimizing the distribution of tasks, so that program implementation continues in the Intelligence sector of the Buleleng District Prosecutor's Office.
Co-Authors Ni Putu Rai Yuliartini