<![CDATA[Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual merupakan instrumen hukum yang diperlukan untuk melindungi individu dari tindakan kekerasan seksual yang merugikan. Undang-undang ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkriminalisasi, dan menghukum pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum kepada korban. Dalam undang-undang ini, tindakan kekerasan seksual didefinisikan dengan jelas, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan berbagai bentuk pelecehan seksual lainnya. Undang-undang juga menguraikan berbagai sanksi hukum yang akan diberlakukan terhadap pelaku, termasuk pidana penjara dan denda yang sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek lainnya seperti prosedur hukum, bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung kasus, perlindungan identitas korban, serta dukungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dan bantuan yang mereka butuhkan selama proses hukum dan pemulihan. Dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan seriusnya masalah kekerasan seksual dan pelakunya akan dihukum dengan tegas.Serta harapan upaya negara untuk membantu korban kekerasan seksual terhadap kerugian selain pada hak asasi manusia namun secara mental yang dirugikan. Undang-undang juga bergerak agar dapat menjadi harapan baru yang membantu untuk mengubah budaya dan norma yang mendukung kekerasan seksual, sehingga pada akhirnya, dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang mereka.]]>
