<![CDATA[Di era digital, berbagai langkah strategis telah diinisiasi untuk meningkatkan resiliensi tata kelola guna menjaga stabilitas dan keamanan sistem digital dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan utama dalam penerapan strategi resiliensi digital, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Resiliensi Organisasi yang menjelaskan kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan eksternal. Selain itu, juga digunakan Teori Keamanan Siber yang membahas pengelolaan ancaman terhadap data dan sistem digital dalam konteks tata kelola pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah seperti pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan integrasi digitalisasi dalam perencanaan jangka panjang telah dilakukan, keterbatasan koordinasi antar lembaga dan dukungan sumber daya yang memadai masih menjadi kendala. Gap teori yang ditemukan adalah minimnya penerapan teori resiliensi organisasi dalam konteks pemerintahan daerah yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan sumber daya digital yang terbatas. Gap riset dalam studi ini terletak pada keterbatasan penelitian terkait penerapan strategi resiliensi digital di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di tingkat pemerintahan lokal yang menghadapi tantangan spesifik dalam koordinasi dan alokasi anggaran.]]>
