Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam
Salma, Salmawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Practice of Ijarah Agreement in Gold Pawn: An Islamic Law Study at Jambi Sharia Pawnshop Fathoni, Kamal; Salma, Salmawati; Faruq, A. Faruk; Arifin, Muhammad Arifin; Thoriq, M Thoriq
NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/nf.v15i2.1691

Abstract

Cooperation in the form of wage-hire transactions, known as ijarah contracts, is one of the important forms of muamalah in everyday life, including in gold pawn financing at Pegadaian Syariah. In the gold pawn scheme, Pegadaian Syariah implements two contracts simultaneously, namely the rahn contract for debt guarantee and the ijarah contract for charging storage fees, whose compliance with sharia principles is a major concern. This research aims to fill the knowledge gap related to the application of two contracts in one transaction in Islamic Pawnshops, especially in the context of the DSN-MUI fatwa and Islamic law. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach through observation, interviews, and documentation at Pegadaian Syariah Jambi Branch. The results showed that the application of the ijarah contract and rahn contract in the gold pawn product at Pegadaian Syariah is in accordance with sharia principles, as regulated in DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn and DSN-MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn. Pegadaian Syariah does not use an interest system, but applies ijarah fees based on the value of the goods and the storage period. The financing facility of 95% of the gold's appraised value provides a fair financial solution for the community. The implications of this research provide a practical and theoretical basis for the development of sharia-based pawn products that are more transparent and equitable. ­
SINERGI KEPEMIMPINAN LOKAL DALAM TATA KELOLA OTONOMI KHUSUS DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG Salma, Salmawati; Saleh Refra, Mohamad; Fikri, Awal; Aditya Malawat, Yayan Rasya
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2419

Abstract

Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada Papua dalam mengelola pembangunan sesuai dengan konteks lokal. Namun, efektivitas implementasi Otsus tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pendanaan, tetapi juga oleh peran kepemimpinan lokal yang mencakup kepala kampung, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi tinggi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi kepemimpinan lokal dalam mendorong tata Kelola otonomi khusus. Metode penelitian Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Informan penelitian terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, Kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan validasi melalui triangulasi sumber dan metode.Adapun hasil temuan menunjukkan adanya sinergi kepemimpinan lokal dalam tata kelola Otsus di tingkat kampung. Kepala kampung berperan sebagai pemimpin transformasional yang menerjemahkan kebijakan sesuai konteks lokal, tokoh adat memperkuat modal sosial dan legitimasi budaya, sedangkan tokoh agama menanamkan nilai moral dalam tata kelola kolaboratif. Kesimpulan Keberhasilan implementasi Otsus ditentukan oleh integrasi kepemimpinan formal dan informal yang membentuk tata kelola inovatif berbasis nilai adat, moral agama, dan prinsip pelayanan publik partisipatif.
Co-Authors Aditya Malawat, Yayan Rasya Arifin, Muhammad Arifin Awal Fikri Faruq, A. Faruk Fathoni, Kamal Saleh Refra, Mohamad Thoriq, M Thoriq