Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Limbago: Journal of Constitutional Law
Rudiansyah, Febrika
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Dalam Mengawasi Pelaksanaan Terhadap Kewajiban Pasca Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008. Rudiansyah, Febrika; Irwandi; Firmansyah Putra; Agus
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.36141

Abstract

ABSTRAK Perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik memiliki tujuan meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, dan membantu melestarikan lingkungan. Kegiatan pascatambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang. Program pascatambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, dimana peraturan kewajiban pascatambang. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi terhadap pelaksanaan kewajiban pascatamabang izin usaha pertambagan di Kabupaten Bungo dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pascatambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara sebagai bahan utama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) bentuk kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam melakukan pengawasan masih kurang maksimal dikarenakan kewenangannya sudah dialihkan ke Kementrian atau Pemerintah Pusat (2) Tindak lanjut Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah melaporkan laporan masyarakat kepada Kementrian atau Pemerintah pusat.  Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Pascatambang, Izin Usaha Pertambangan.                               
Co-Authors AGUS Firmansyah Putra Irwandi