Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Potensi Lokal Berbasis Pendaftaran Indikasi Geografi Guna Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Kopi Robusta di Desa Lemukih Jaelani, Abdul Kadir; Luthviati, Resti Dian; Robbani, Anila; Yosiana, Cindy; Husna, Tsabbita Ahmilul
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 9 No. 01 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jam.v9i01.3224

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam, termasuk produk pertanian yang mencerminkan keunikan dan karakteristik geografis suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kopi Robusta di Desa Lemukih melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen, dengan pendekatan studi lapangan untuk mengumpulkan data primer terkait karakteristik kopi Lemukih dan faktor geografisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kopi Robusta Lemukih memiliki aroma khas dan rasa yang unik, yang dipengaruhi oleh faktor alam dan tradisi pengolahan. Pendaftaran IG untuk kopi Lemukih diharapkan dapat meningkatkan nilai jual, memperkuat daya saing, dan memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk, serta memperkenalkan kopi Lemukih ke pasar domestik dan internasional. Selain itu, pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata, sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendaftaran IG dan pemberdayaan petani lokal. Tim pengabdian melakukan serangkaian audiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali serta dinas terkait di Kabupaten Buleleng untuk mendukung pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Lemukih. Edukasi melalui Focus Group Discussion (FGD) diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya IG dalam meningkatkan nilai ekonomi kopi. Penelitian lapangan dan konsultasi dengan pihak Kemenkumham Bali mengidentifikasi kekhasan kopi Robusta Lemukih, dengan harapan dapat segera mendaftarkan kopi tersebut sebagai produk IG untuk melindungi dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Reform of Environmental Approval Policy for Renewable Energy in Indonesia Ketut Rachmi Handayani , I Gusti Ayu; Yosiana, Cindy; Kongrawd , Sutasinee
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v3i2.101

Abstract

Indonesia faces persistent regulatory barriers in accelerating its renewable energy transition, mainly due to rigid and bureaucratic environmental licensing that ignores the specific characteristics of clean energy projects. This study examines the legal and policy gaps in Indonesia’s environmental licensing framework, using a normative legal approach complemented by case studies and comparative analysis with Germany, Australia, and selected ASEAN countries. The findings reveal three main issues. First, although Indonesia has adopted a risk-based licensing system through the OSS RBA, the country still applies uniform procedures to all projects, failing to distinguish between high- and low-risk activities. It discourages investment and slows the growth of small-scale renewable energy. Second, the principles of prudence and sustainability have not been effectively reflected in policy implementation. There is an urgent need for reforms that align licensing procedures with project risks, strengthen public participation, ensure protection for vulnerable groups, and leverage digital technologies for greater transparency. Third, international comparisons show that countries such as Germany, Australia, Vietnam, Thailand, and Laos have successfully accelerated clean energy adoption by implementing risk-based regulations, simplifying procedures, offering financial incentives, and improving intergovernmental coordination. Based on these insights, the study recommends that Indonesia reform its environmental licensing policies to be more adaptive, transparent, and proportionate to project risks, thus supporting legal certainty, ecological justice, and a sustainable energy transition.