Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Fajri bahiyah dienny; Ritonga, Irwan; Yansah Munthe , Ruly; Apriza Bay , Wahyu; Marbun , Sahat
Tabayyun : Journal Of Islamic Studies Vol. 3 No. 01 (2025)
Publisher : Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online gambling has become a rapidly growing social issue in the digital era. From the perspective of Islamic law, gambling is categorized as a prohibited act (haram) because it contains elements of maysir (gambling), which contradicts the values of justice, honesty, and lawful effort. This prohibition is emphasized in the Qur'an, such as in Surah Al-Baqarah (2:219) and Al-Maidah (5:90-91), which describe gambling as an act that brings great sin and corrupts societal morals. Meanwhile, under Indonesia's positive law, gambling, including online gambling, is also considered an illegal act. This is regulated in Articles 303 and 303 bis of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Furthermore, online gambling is specifically prohibited under Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The law explicitly bans all forms of gambling activities using information technology, with criminal sanctions in the form of imprisonment or fines for offenders.
Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan dan Susunan Pengadilan Tata Usaha Maulina Roma Yanti Nainggolan; Muhammad Idiham; Ahmad Fajar Assidiqi; Fajri Bahiyah Dienny
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.80

Abstract

Supremasi hukum merupakan prioritas dalam pemerintahan modern yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai peranan penting dalam menjamin keadilan administratif. PTUN dibentuk sebagai badan peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan pihak berwenang, serta memastikan bahwa tindakan pihak berwenang tetap berada dalam kerangka hukum. Sumber hukum keberadaan PTUN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur kewenangan dan tata cara penanganan perkara di PTUN dan melindungi warga negara. . ' hak atas tindakan penguasa. Selain itu, sumber hukum lainnya mencakup undang-undang yang mengatur lembaga pemerintah dan asas-asas hukum yang berlaku. PTUN mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia. PTUN diawasi oleh Mahkamah Agung dan berperan sebagai penjaga supremasi hukum dalam administrasi publik. PTUN terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai keahlian di bidang hukum administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, PTUN tidak mempertimbangkan aspek hukum kegiatan pemerintah, namun juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat.