Karya Pamungkas, Teguh
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Pembebanan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Perbup No 16 Tahun 2022 ( Studi Kasus di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) Humairoh Habibatul Karimah , Siti; Dwi Hastuti; Karya Pamungkas, Teguh
JURNAL PARADIGMA MADANI : Ilmu Sosial, Politik dan Agama Vol. 11 No. 2 (2024): Nopember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jpm.v11i2.3348

Abstract

Pembebanan biaya program PTSL di Perbup No 16 tahun 2022 diatur dalam pasal 9 dan pasal 10. Untuk beberapa Desa yang ada di Kecamatan Manyar sendiri tarif dalam program PTSL ini antara Rp.150.000,00-Rp 500.000,00. Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktik pembebanan biaya PTSL di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022? 2) Bagaimana pembebanan biaya dalam PTSL di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam perspektif Asas Pendaftaran Tanah? 3) Bagaimana kendala yang dihadapi selama kegiatan PTSL tahun 2022 berlangsung di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui praktik pembebanan biaya PTSL di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik No.16 tahun 2022. 2) Untuk mengetahui pembebanan biaya dalam PTSL di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam perspektif Asas Pendaftaran Tanah. 3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama kegiatan PTSL tahun 2022 berlangsung di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologi hukum, teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian teknik analisis data induktif dan berdasarkan pada fakta empiris atau kondisi lapangan. Penelitian ini sampai pada Kesimpulan bahwa: 1) proses pembebanan biaya PTSL yang berlangsung di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perbup Nomor 16 Tahun 2022. Setiap peserta PTSL dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya tambahan maksimal sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 2) Pembebanan biaya PTSL jika dilihat dari perspektif asas pendaftaran tanah telah sesuai dan diterapkan sebagaimana mestinya. 3) Kendala yang dihadapi selama PTSL yakni masih ada warga yang tidak mampu membayar beban biaya tambahan, masih banyaknya LSM-LSM yang membuat berita hoax, masih banyaknya temuan manipulasi data, dan masih kurangnya fasilitas penunjang bagi panitia ajudikasi PTSL. Kata kunci : Pembebanan Biaya, PTSL, Perbup No 16 Tahun 2022
Analisis Resolusi Konflik Agraria di Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Keadilan Sosial Hastuti, Dwi; Karya Pamungkas, Teguh
JURNAL PARADIGMA MADANI : Ilmu Sosial, Politik dan Agama Vol. 12 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jpm.v12i1.4173

Abstract

Jember Regency often faces agrarian conflicts involving communities and plantation companies. Various efforts to resolve the conflict have been made, but have not yet fully provided satisfactory results for all parties. Therefore, an in-depth analysis of the resolution of agrarian conflicts in Jember Regency is very important. The purpose of this study is to reveal the root causes of agrarian conflicts in Jember, evaluate the effectiveness of various conflict resolution approaches that have been taken, and develop an approach to conflict resolution based on social justice. This research is an empirical legal research using the Sociology of Law approach, the techniques used are interviews, documentation and observation. Then the inductive data analysis technique and based on empirical facts or field conditions. The results of this study indicate that the root of the problem of agrarian conflict in Jember Regency is due to factors of need, land as a cultural identity of the community, and the positions of the conflicting parties that are not in harmony. Efforts to resolve agrarian conflicts in Jember Regency continue to be carried out through mediation. The BPN, Regent and DPRD act as mediators. It's just that the failure of efforts to resolve agrarian conflicts in Jember Regency is due to the asymmetry of power and differences in interests between the conflicting parties. The approach to agrarian conflict resolution in Jember Regency from a social justice perspective needs to consider a participatory approach in conflict mediation that is free of interests and increases access and legal certainty.
Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Karya Pamungkas, Teguh; Arif Purnomo Aji, Fahrian
JURNAL PARADIGMA MADANI : Ilmu Sosial, Politik dan Agama Vol. 9 No. 2 (2022): Nopember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.737 KB) | DOI: 10.56013/jpm.v9i2.1767

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember merupakan leading sektor program & kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan partisipasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa menuju kemandirian masyarakat desa di Kabupaten Jember. Kedua, Kepemimpinan yang dilakukan Kepala Dinas menggunakan pola komunikasi yang baik serta pendekatan kepada bawahan. Ketiga, kinerja pegawai di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ada peningkatan yang signifikan serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya sesuai peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kata Kunci : Analisis, Gaya Kepemimpinan, DPMD ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)
Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa: Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik Karya Pamungkas, Teguh; Hefsi Abdullah Jakfar , Muhammad
JURNAL PARADIGMA MADANI : Ilmu Sosial, Politik dan Agama Vol. 10 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jpm.v10i1.2085

Abstract

Abstrak Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah desa sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada pemerintah desa. Efektivitas kinerja aparat pemerintah merupakan suatu faktor yang paling sering menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintahan, dengan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Aparat pemerintah yang baik dapat memberikan pelayan bagi masyarakat dan bekerja secara maksimal, demi terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan yang diminta masyarakat. Di Desa Kaliwining terindikasi bahwa Aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik masih sangat lemah, hal ini dibuktikan dengan masih belum efektif dan efisien pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial dan cara penulisan informan mengunakan purposive. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di Desa Kaliwining, Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat pemerintah desa saat ini masih terasa belum cukup efektif, Sikap masyarakat terhadap para aparat Desa Kaliwining, bentuk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lebih cenderung kearah respon negatif dari pada positif masih butuh pembenahan dari segi pelayanan, renovasi dan akomodasi umum.    
Dampak Dampak Renovasi Pasar Tradisional Pada Kepuasan Pengguna Pasar Karya Pamungkas, Teguh; Sofiati, Sofiati
JURNAL PARADIGMA MADANI : Ilmu Sosial, Politik dan Agama Vol. 10 No. 2 (2023): Nopember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jpm.v10i2.2852

Abstract

Abstract Pasar tradisional berperan sebagai media utama perdagangan hasil produk yanng dibuat oleh produsen ekonomi kecil, menengah, dan mikro. Tujuan renovaasi pasar tradisional untuk menciptakan pasar yang bersih, rapi, tertata, dan teratur sehingga dapat meningkatkan daya tarik masyarakat dan membuat pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern, serta mengadakan peningkatan yang lebih baik agar dapat meningkatkan pendapatan pedagang maupun penggerak roda perekonomian daerah. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti tentang Dampak Renovasi Pasar Tradisional Pada Kepuasan Pengguna Pasar Bangsalsari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatf deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi data. Tahap-tahap penelitian yaitu menggunakan tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pasar tradisional bangsalsari sudah sangat tepat dilakukan karena kondisi Pasar yang tidak layak digunakan, namun bagi sebagian pedagang dirugikan atau tidak puas setelah dilakukan renovasi pasar karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pedagang terutama pada desain bagunan yang menghadap ke arah barat sehingga terlihat tidak ada jalan yang mengakibatkan pengunjung tidak masuk dan adanya perubahan posisi berjualan menyebabkan sebagian pedagang kehilangan pelangganya. Merenovasi Pasar Bangsalsari menyebabkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kondisi dan fasilitas pasar menjadi lebih baik dan bertambahnya kesempatan kerja. Sedangkan dampak negatifnya adalah menurunya pendapatan pedagang, sebagian pedagang dirugikan, dan beberapa kios terbengkalai.