Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Journal of Law
Laka, Merenggang Tegung
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyusunan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer dikalangan Remaja di Kampung Sampay, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Laka, Merenggang Tegung; Matondang , Mulia; Faloygama, Gordianus Pradino; Harsanty, Ika; Sari, Anita; Meutuah, Ratu; Komaria, Nina; Kusumaning Putri, SAP Chandra; Umarcina, Nurhidayat; Fitryantica, Agnes
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i3.758

Abstract

Penyalahgunaan obat-obatan, termasuk Tramadol dan Heximer, telah menjadi masalah serius di kalangan remaja, dengan konsekuensi kesehatan dan hukum yang signifikan. Penyuluhan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan obat Tramadol dan Heximer di kalangan anak remaja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan dan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Melalui penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman orang tua, pendidik, dan masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, serta mengedukasi mereka tentang tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk melindungi remaja dari risiko tersebut. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat, dalam menanggulangi penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Metode kegitan penyuluhan tentang Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer di kalangan Anak Remaja dengan melakukan survei, pelaksaan kegiatan dan evaluasi tim. Tahapan penyuluhan hukum yang dilakukan dengan melakukan Survei dan Identifikasi Masalah, Perencanaan Program, Pengembangan Materi dan Persiapan Kegiatan, Pelaksaan Kegitan, Dokumentasi dan Evaluasi Kegitan. Dengan demikian diharapkan bahwa pelatihan dan instruksi penyuluhan ini akan bermanfaat bagi remaja dan anak-anak di kampung Sampay di desa Tugu Utara Cisarua, penyuluhan ini juga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda.
Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kenyamanan Konsumen Dalam Pertunjukan Film di Bioskop Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Laka, Merenggang Tegung; Tobing, Padimun Lumban
Postulat Vol 3 No 1 (2025): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v3i1.1862

Abstract

Consumer comfort in the cinema experience is a right that cinema operators must uphold according to the Consumer Protection Law (UUPK) No. 8 of 1999. This study examines the legal responsibilities of cinema operators to ensure consumer comfort, including the quality of facilities, accurate information, and complaint mechanisms. A normative juridical research method is used, referencing the UUPK regulations as well as Law No. 33 of 2009 on Film. The study finds that consumer discomfort, such as inadequate facilities or misleading information, can result in consumer rights to seek legal accountability through complaints and compensation as outlined in Article 19 of the UUPK. Furthermore, the complaint mechanism through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) functions to facilitate swift and efficient resolution of issues experienced by consumers. This study aims to serve as a reference for cinema operators to improve services and understand the legal consequences of unfulfilled obligations, while also educating consumers on their rights within the scope of film service provisions.
Co-Authors Anita Sari Faloygama, Gordianus Pradino Fitryantica, Agnes Harsanty, Ika Komaria, Nina Kusumaning Putri, SAP Chandra Matondang , Mulia Meutuah, Ratu Tobing, Padimun Lumban Umarcina, Nurhidayat