Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA Gema Keadilan Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Prophetic Law Review FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Humaniorum Journal Journal of Law
Fitryantica, Agnes
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
IMPLIKASI JUDICIAL REVIEW TERHADAP HAK ANGKET YANG DIAJUKAN OLEH DPR PASCA PUTUSAN MK NO.26/PUU-XVI/2017 TENTANG PERMOHONAN HAK ANGKET DPR Agnes Fitryantica
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.713 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v11i1.1353

Abstract

The Constitutional Court based on Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has 4 authorities and 1 obligation. These provisions are further contained in Article 10 of Law Number 24 Year 2003 concerning the Constitutional Court. The constitutional authority of the Constitutional Court in examining, adjudicating and deciding cases of judicial review of the constitution is about the constitutionality of norms. The method used is normative (doctrinal) legal research, using secondary data in the form of primary, tertiary and secondary legal materials. One of the legal materials used as the basis for analysis is the judge's decision and its implications for the judicial review. The results of the study that, the authority to test the Act against the 1945 Constitution theoretically or practically, makes the Constitutional Court as a controlling and balancing body in the administration of state power. The KPK is not the object of the Parlement questionnaire rights. The ruling emphasized that the KPK was an institution that could be the object of the questionnaire right by the Parlement. The implications of the decision of the Constitutional Court Number 36 / PUU-XV / 2017, can be grouped in two ways, namely: first, the implications are positively charged, namely the affirmation of the ownership of the House of Representatives questionnaire rights in Indonesian governance. Second, the negative implication is the possibility of using the DPR's excessive questionnaire rights without regard to existing limitations.Keywords : constitutional court; KPK; parlement.Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Ketentuan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mengenai konstitusionalitas norma. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Salah satu bahan hukum yang dijadikan dasar analisis adalah putusan hakim dan implikasinya terhadap yudicial review. Hasil penelitian bahwa, kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara teoritis atau praktis, menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengontrol dan penyeimbang dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, Dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pemohon yang pada intinya menyebut KPK bukan merupakan objek hak angket DPR. Putusan tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga yang dapat menjadi objek hak angket oleh DPR. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tersebut, dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu: pertama, implikasi yang bermuatan positif, yaitu penegasan dimilikinya hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaran Indonesia. Kedua, Implikasi yang bermuatan negatif yaitu adanya kemungkinan penggunaan hak angket DPR yang eksesif tanpa memperhatikan batasan-batasan yang ada.Kata Kunci: DPR; KPK; Mahkamah Konstitusi.     
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law Agnes Fitryantica
Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.532 KB) | DOI: 10.14710/gk.2019.6751

Abstract

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, ada 42 ribu Presiden Joko widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia.  Dampaknya banyaknya tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Sehingga memerlukan konsep Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum perundang-undangan dari common law:omnibus law sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi Omnibus law menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi. Implementasi Konsep omnibus law di Indonesia hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bentuknya Undang-Undang bukan Undang-Undang Pokok, tetapi Undang-Undang yang setara dengan Undang-Undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru. 
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Bidang Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi E-Open di Kota Bekasi Nasution, Syaifulah; Fitryantica, Agnes
FOCUS Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i2.1361

Abstract

Birokrasi dalam sektor publik hadir dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kota Bekasi adalah salah satu wilayah yang aktif mengembangkan E-Government. Mengingat populasi Kota Bekasi yang mencapai 2,56 juta jiwa, menciptakan pelayanan publik yang efisien bukanlah tugas yang sederhana. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang menerapkan pendekatan teoritis konseptual serta pendekatan perundang-undangan Tujuan utama adalah menjawab dan merumuskan masalah yang telah diuraikan di atas dengan memberikan sudut pandang hukum yang didasarkan pada sumber-sumber hukum, termasuk doktrin dan pandangan para akademisi dalam bidang ilmu hukum, terutama Hukum Administrasi Negara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Prinsip Good Governance merupakan konsep yang mencakup prinsip-prinsip dan praktik tata kelola yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kepatuhan terhadap hukum, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2013 sebagai serangkaian tindakan yang mencakup pengaturan dan pemeliharaan dalam proses penerbitan dokumen dan data kependudukan. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 443/2370/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah langkah konkret dari Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan mutu layanan publik. Dengan memanfaatkan Aplikasi e-Open, inovasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan publik. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi melalui Aplikasi E-Open bertujuan untuk mewujudkan E-Government dalam layanan administrasi kependudukan di DISDUKCAPIL Kota Bekasi.
SOSIALISASI HUKUM PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI DESA TUGU UTARA KEC.CISARUA KAB.BOGOR Saputra, Toha Achmad; Fitryantica, Agnes; Mahmudin, Rinaldy; Sanjaya, Eka Wahyu; Sembiring, Berlian Garuda; Risdianto, Eko; Permana, Angga; Budiman, Arif; Rumahlatu, Alvaro
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i2.686

Abstract

Mahasiwa dan mahasiswi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan magang di RT.02 RW.02 Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor. Pada wilayah tersebut masyarakat sering mengalami masalah penarikan kendaraan bermotor secara sipihak oleh debt collector, terlebih mayoritas warga  Desa Tugu Utara belum mengetahui dan memahami aturan hukum penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia.Informasi ini kami peroleh dari hasil survai dan wawancara dengan Bapak Agus sebagai ketua RT. 02 Desa Tugu Utara. Tujuan dari KKN ini selain melaksanakan kewajiban mata kuliah pengabdian masyarakat yang harus kami tempuh, kami mengadakan penyuluhan hukum terkait pengaturan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia, yang dibutuhkan masyarakat RT.02 Desa Tugu Utara. KKN ini dilaksanakan pada hari sabtu, 27 April 2024, dengan menggunakan metode pemaparan materi, diskusi materi dan pembagian bansos. Dari hasil KKN yang telah diselenggarakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat RT. 02 Desa Tugu Utara dengan dimengerti regulasi penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector sesuai peraturan yang berlaku. Untuk masyarakat dalam mengambil kendaraan bermotor secara kridit harus disesuaiakan dengan kemampuan bayar dan untuk para debt collector jalankan profesi secara profesional sesuai peraturan yang telah ditetapkan
KESADARAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERUMAHAN KEC.SETU KAB.BEKASI: Indonesia Wasito, Wasito; Fitryantica, Agnes; Wildan, Nandana; Akbar, Chairil; Sya'ban, Imam Ali; Kurniawan, Kurniawan; Randut, Krispianus; Saehudin, Saehudin; Kohar, Kohar; Dewi Fortuna, Miranda; Novitasari, Rohma
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i2.751

Abstract

Law students and students at IBLAM Jakarta College of Law, Carrying out Real Work Lecture Activities or KKN as a form of community service. Implementation of Internship Activities in RW .014 Ciledug Village, District. Setu, Kab. Bekasi, West Java on Tuesday 23 April 2024. In this area, society has experienced very rapid development, resulting in a shift in urban functions to suburban areas. The next consequence is that suburban areas will experience a process of spatial transformation in the form of residential densification and social transformation. economy as a further impact of social transformation. We convey this Legal Awareness in Residential Environments with the aim of ordering and securing streets in residential environments so as not to disturb fellow road users, following government regulations based on Law Number 38 of 2004 concerning roads and the LLAJ Law, namely DKI Jakarta Regional Regulation 8/2007 concerning regulations making speed bumps and to provide driving comfort for road users
PKM Sosialisasi Dampak Hukum Terhadap Pelaku dan Dampak Sosiologis Korban Perundungan di Yayasan Darul Yatim Utan Panjang Fitryantica, Agnes; bakhtar, suci sukma paramitha; Gadya, Adisa; Adhan, Afirzo; Aflinosa, Chala; Erlina, Erlina; Duha, Ketabahan; Maulana, Muhammad; Ngadiman, Sidik Nur; Rindiantika, Vista
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i3.741

Abstract

Analisis ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak – anak remaja agar mengetahui seberapa buruk tindakan pembullyan dan bagaimana dampak hukum terhadap pelaku dan dampak sosiologis yang akan diderita oleh korban maupun pelaku serta memberikan pemahaman moral kepada anak – anak muda yang mana Pemahaman moral bukan tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Peserta didik dengan pemahaman moral yang tinggi akan memikirkan dahulu perbuatan yang akan dilakukan sehingga tidak akan melakukan menyakiti atau melakukan bullying kepada temannya. Tujuan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat bagi mahasiswa untuk belajar hidup dan mengabdi di masyarakat. Dengan adanya KKN ini, diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebab di masyarakat tidak hanya ilmu yang perlu diterapkan tetapi bagaimana cara mahasiswa menyatu dengan lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Eduksi, Pembullyan, Dampak Hukum, Dampak Sosiologis.
Penyusunan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer dikalangan Remaja di Kampung Sampay, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Laka, Merenggang Tegung; Matondang , Mulia; Faloygama, Gordianus Pradino; Harsanty, Ika; Sari, Anita; Meutuah, Ratu; Komaria, Nina; Kusumaning Putri, SAP Chandra; Umarcina, Nurhidayat; Fitryantica, Agnes
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i3.758

Abstract

Penyalahgunaan obat-obatan, termasuk Tramadol dan Heximer, telah menjadi masalah serius di kalangan remaja, dengan konsekuensi kesehatan dan hukum yang signifikan. Penyuluhan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan obat Tramadol dan Heximer di kalangan anak remaja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan dan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kampung Sampay Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Melalui penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman orang tua, pendidik, dan masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, serta mengedukasi mereka tentang tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk melindungi remaja dari risiko tersebut. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat, dalam menanggulangi penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Metode kegitan penyuluhan tentang Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tramadol dan Heximer di kalangan Anak Remaja dengan melakukan survei, pelaksaan kegiatan dan evaluasi tim. Tahapan penyuluhan hukum yang dilakukan dengan melakukan Survei dan Identifikasi Masalah, Perencanaan Program, Pengembangan Materi dan Persiapan Kegiatan, Pelaksaan Kegitan, Dokumentasi dan Evaluasi Kegitan. Dengan demikian diharapkan bahwa pelatihan dan instruksi penyuluhan ini akan bermanfaat bagi remaja dan anak-anak di kampung Sampay di desa Tugu Utara Cisarua, penyuluhan ini juga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda.
Disparitas Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan: Studi Kasus Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Dpk. Cahyadi, Roby; Fitryantica, Agnes
HUMANIORUM Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i2.73

Abstract

Sentencing disparity has long been a legal issue in Indonesia. Different sentences given by judges for similar cases have led to social jealousy. Therefore, this research will examine the elements that cause the disparity of punishment against the perpetrators of the crime of murder in violation of Article 339 of the Criminal Code (KUHP). This research is a normative legal research conducted by analysing secondary sources or legal and primary materials. This research uses literature study and collects the necessary data. To examine the data obtained, this research uses a qualitative method with a systematic process of data processing and interpretation. This study found that the disparity in the two decisions was that the Defendant Muhammad Yusup alias Yusup alias Mamang Bin Misdi (Alm) in Decision Number 424/Pid.B/2023/Pn Jkt.Pst, who was sentenced to 17 years in prison, had mitigating elements and aggravating elements that were normative. Whereas the Defendant Haris Sitanggang, Son of Parlindungan Sitanggang in Decision Number 221/Pid.B/2023/Pn Dpk who was sentenced to life imprisonment, has no mitigating elements and has aggravating elements, namely the defendant is a member of the police and is carrying out an official criminal sentence from the Indonesian National Police.
The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money Laundering in Indonesia Maulidah, Khilmatin; Sari, Ratna Kumala; Melissa, Aldisa; Fitryantica, Agnes
Prophetic Law Review Vol. 7 No. 1 June 2025
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol7.iss1.art5

Abstract

Corruption and money laundering are classified as extraordinary crimes due to their significant impact on state finances and their potential to destabilize the national economy. These crimes not only result in the direct loss of public funds but also undermine trust in state institutions, obstruct development programs, and damage Indonesia's international reputation. Given the magnitude of these threats, there is an urgent need for effective legal mechanisms to recover stolen assets swiftly and efficiently. This study explores the urgency of ratifying the Asset Confiscation Bill as a critical step in enhancing Indonesia’s legal framework for combating corruption and money laundering. Currently, Indonesia’s asset recovery mechanisms are limited by procedural constraints embedded in existing laws on corruption and money laundering. These laws generally require a court decision with permanent legal force before any assets can be confiscated. Such a requirement often hampers swift action and allows perpetrators to conceal or transfer illicit assets during lengthy legal processes. This study, which uses a normative legal research method, relies on an analysis of laws, legal doctrines, relevant literature, and legal dictionaries to assess the shortcomings of current asset confiscation regulations. The findings suggest that the Asset Confiscation Bill holds great potential to fill these legal gaps. If enacted, the bill could provide a legal basis for the non-conviction-based confiscation of assets, enabling law enforcement to act more decisively in reclaiming assets suspected to be linked to corruption or money laundering. Such a reform would significantly bolster Indonesia’s efforts to combat economic crimes and protect national financial integrity.
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Perlindungan Hak Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Kaniasari, Endah; Fitryantica, Agnes
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1666

Abstract

"Enhancing business competitiveness and empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) is crucial for sustainable economic development. Law Number 20 of 2016 serves as a legal policy, with trademark protection being a key aspect in strengthening the position and contribution of UMKM in an increasingly complex market competition. This research explores the roles and challenges faced by UMKM. Through analysis of various related literature, it is found that UMKM often encounter obstacles in understanding and implementing trademark protection.This study adopts a normative juridical approach through literature review to identify concepts relevant to the issues of trademark protection for UMKM. The research results indicate that the legal policies governing UMKM, such as Republic of Indonesia Law Number 20 of 2008 concerning UMKM and Law Number 20 of 2016, can serve as government methods to provide business protection to UMKM through the protection of their intellectual property in the form of trademarks. The recognition of trademarks shared among UMKM serves as a means to protect their intellectual property against large industries or other business entities that may attempt to obtain intellectual property owned by UMKM without proper authorization. Disputes arising from trademark ownership are typically resolved based on the trademark certificate as evidence of ownership, unless the trademark is invalidated through trademark litigation brought before the Commercial Court. UMKM associations can serve as bridges for UMKM to access information, business networks, and even skill development opportunities, thereby enhancing the capabilities of UMKM.
Co-Authors Adhan, Afirzo Aflinosa, Chala Andri Sutrisno Angga Permana Anita Sari Arif Budiman bakhtar, suci sukma paramitha cahyadi, roby Chairil Akbar Dewi Fortuna, Miranda Duha, Ketabahan Eko Risdianto Erlina Erlina Faloygama, Gordianus Pradino Gadya, Adisa Harsanty, Ika Kaniasari, Endah Kemala, Ratih Kohar, Kohar Komaria, Nina Kurniawan Kurniawan Kusumaning Putri, SAP Chandra Laka, Merenggang Tegung Mahmudin, Rinaldy Matondang , Mulia Maulidah, Khilmatin Melissa, Aldisa Meutuah, Ratu Muhammad Maulana Nasution, Syaifulah Ngadiman, Sidik Nur Novitasari, Rohma Randut, Krispianus Ratna Kumala Sari, Ratna Kumala Rindiantika, Vista Rumahlatu, Alvaro Saehudin, Saehudin Sanjaya, Eka Wahyu Saputra, Toha Achmad Sembiring, Berlian Garuda Sya'ban, Imam Ali Umarcina, Nurhidayat Wasito Wasito Wildan, Nandana