Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Innovative: Journal Of Social Science Research
Lestarini, Mutmainah Indah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN HUMAS POLDA KALIMANTAN TENGAH TERHADAP KASUS PEMERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN VIDEO CALL SEX Saudah, Saudah; Lestarini, Mutmainah Indah; Firdaus, Rico Candra
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.8983

Abstract

Video Call Sex (VCS) dilakukan dengan berpenampilan seksi dengan maksud menggoda, menunjukan bentuk tubuh secara utuh. Tujuan dalam tulisan ini agar masyarakat dapat lebih mengerti tentang bahaya Video Call sex yang dapat terjadi pada siapa saja dan dijadikan sebagai bahan ancaman untuk melakukan pemerasan terhadap korban. Penelitian ini menganalisis peran Humas Polda Kalimantan Tengah terhadap kasus pemerasan melalui media sosial dengan ancaman penyebaran Video Call Sex dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pemerasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu penelitian empiris dengan tipe sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif. Dalam penelitian ini, selain menelaah suatu Peraturan Perundang-Undangan juga melihat berdasarkan suatu realita yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Humas Polda Kalimantan Tengah sangat tanggap dalam menerima aduan korban dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kasus yang terjadi serta tegas dalam memberikan nasehat dan pembinaan sebagai efek jera terhadap pelaku guna memberikan pemahaman lebih jauh tentang bahaya penyebaran Video Call Sex di media sosial.
Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus pada Putusan Cerai Talak di pengadilan Agama Kota Palangka Raya tahun 2023 Lestarini, Mutmainah Indah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17376

Abstract

Putusnya perkawinan dalam islam itu salah satunya karena perceraian. Perceraian merupakan suatu tindakan hukum yang akan melahirkan beberapa akibat hukum. Sebagaimana Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terjadinya perceraian ialah dapat disebabkan adanya suami yang menalak maupun istri yang menggugat cerai sebagaimana dituangkan dalam Putusan Hakim. Mantan suami dimungkinkan memiliki kewajiban dalam rangka membiayai hidup mantan istrinya yang dinamakan Mut’ah, nafkah Iddah (apabila istrinya tersebut tak Nusyuz), dan nafkah terhadap anaknya. Penelitian disini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan segala hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, berdasarkan Putusan No. 212/Pdt.G/2024/PA.Plk serta untuk mengetahui, menjelaskan kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ditemui bahwa pertimbangan Hakim mengenai penentuan segala hak istri setelah cerai ialah memperhatikan sisi nilai patut sekaligus nilai adil sekaligus melihat kemampuan dari mantan suami. Kendala dalam perwujudan segala hak bekas istri ialah ketidakhadiran bekas istri pada muka persidangan sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara putusan “Verstek”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala bila sudah diputus secara “Verstek” ada perlawanan berupa “Verzet” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputuskan secara Verstek, segala hak istri tetap diberikan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017. Majelis Hakim melaksanakan hak Ex-Officio demi menciptakan keadilan kedua belah pihak.
Co-Authors Firdaus, Rico Candra SAUDAH SAUDAH