Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Kartika, Rifda Salma
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1343/K/Pdt/2021 REGARDING THE EXPIRATION OF THE PERIOD OF BUILDING USE RIGHTS ABOVE MANAGEMENT RIGHTS: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1343/K/Pdt/2021 MENGENAI BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN Kartika, Rifda Salma; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47375

Abstract

Kasus perpanjangan atas ruko SHGB diatas Tanah HPL dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343/K/Pdt/2021. Adanya pencegahan dalam permohonan perpanjangan jangka waktu SHGB yang telah diajukan oleh Penggugat membuat Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan perpanjangan atas sertipikat HGB miliknya sehingga menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat merasa telah memenuhi persyaratan dalam melakukan perpanjangan jangka waktu HGB. Majlis Hakim menolak permohonan Penggugat dengan salah satu pertimbangan hakimnya adalah Pencegahan Perpanjangan jangka waktu HGB atas objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan pelaksanaan ketentuan pemenuhan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer, sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis prespektif. Hasil penelitian ini adalah terdapat kekaburan dalam putusan hakim mengenai perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan. Putusan hakim hanya fokus terhadap status kepemilikan atas bangunan tersebut serta pencegahan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan, seharusnya Hakim juga mempertimbangkan mengenai syarat-syarat dalam melakukan perpanjangan Hak Guna Bangunan. Kata Kunci: Perpanjangan jangka waktu Sertipikat HGB diatas tanah HPL, Perbuatan Melawan Hukum, status kepemilikan ruko
PENERAPAN ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS SECARA DIGITAL Kartika, Rifda Salma; Lintang Saskia Salsabella; Angelica Ratih Kusumadewi
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v29i2.966

Abstract

The development of information and communication technology requires the law to move dynamically along with developments in time and technology. There is a principle used by Notaries in carrying out their duties and positions, namely the Tablelionis Officium Fideliter Exercebo Principle, the principle which states that Notaries must work traditionally. There is a problem formulation, namely the Influence of Digital Signatures on the Obligations and Authorities of Notaries Based on the Tablelionis Officium Fideliter Exercebo Principle. The approach used is a statutory approach (statue approach) and a contextual approach (conceptual approach). The basis for applying digital signatures is contained in article 1 number 12 of the ITE Law and article 1 number 22 of PP PSTE which has legal force and legal consequences, at the General Meeting of Shareholders (GMS) carried out virtually. Digital signatures in e-rups have fulfilled the requirements in the ITE Law. Making e-rups by a Notary must also not violate the principle of the principle of the Tablelionis Officium Fideliter Exercebo principle.
Co-Authors Angelica Ratih Kusumadewi Lintang Saskia Salsabella Susilowati, Indri Fogar