Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGAL FRAMEWORK FOR ERADICATING FRAUDULENT INVESTMENT AND LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS Muh Bambang Taufik
Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 4 No 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2024
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.v4i1.53911

Abstract

ABSTRACT The quantity of legislation that is too much and the quality of legislation that is not good results in the absence of legal certainty for investors. This research is conducted with the aim of knowing the legal framework for eradicating fraudulent investment, as well as to know the form of legal protection for victims of fraudulent investment crimes. The method used in this research is normative juridical research method, namely collecting legal materials through literature review by examining legal documents related to the issues raised. The research found that the legal framework for eradicating fraudulent investment and legal protection efforts for investors in Indonesia still have several problems, such as too many investment laws and regulations that result in obesity and hyperregulation. Fraudulent investment is a business activity in the form of collecting funds from the public that is contrary to the provisions of banking law, because it violates Law No. 7 of 1992 jo Law No. 10 of 1998 concerning Banking. Therefore, the government needs to evaluate and simplify investment regulations to make them easier for investors to understand and implement. In addition, the government also needs to improve supervision of financial and investment institutions in Indonesia to prevent fraudulent investments. Keywords: Fraudulent Investment; Investor; Legal Protection.
Peran Polri Dalam Mendorong Pembangunan Sosial Dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik Muh Bambang Taufik; Andi Muh. Taqiyuddin BN
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Pernikahan, Sejarah Islam, dan Ketertiban Sosial
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v1i2.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik. Tanggung jawab Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat dalam aspek sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap inisiatif Polri dalam berbagai program kemitraan masyarakat di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program-program seperti pelatihan kewirausahaan, penyuluhan tentang hukum, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Selain itu, Polri juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Dengan penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat, tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna memperkuat peran Polri dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan kepolisian untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam masyarakat.