Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Journal of Sharia (JOSH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam
Andi Muh. Taqiyuddin BN
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Implementasi Kaidah “Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ” dalam Fikih Islam Mangka, Jahada; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Muh. Isra Syarif
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 2 No 1 (2021): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v2i1.293

Abstract

The purpose of this research is to describe, explain the meaning and veracity of the rules Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ, and to explain how the implementation of the rules Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ. This research is qualitative, the type of research is library research and uses a normative juridical approach. The data collection method used was a literature study. The results showed that; 1) 1. The rule Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ has the meaning that it is not permissible to do ijtihad as long as there is a verse. And the function of fiqh rules, especially in this jurisprudence principle, is to explain that the law of fiqh functions to provide an interpretation of the text that it is not permissible to do ijtihad or seek the law of a problem as long as the problem is still explained in the law in the text. 2) The validity of the rules of Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ is listed in the passages of the Koran and as-Sunnah, which explains about prioritizing the commands of Allah and His Messenger before taking other laws if there is no explanation in the Shari'a. 3) The implementation of the rules of Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ (ijtihad is not allowed as long as nash is existing) is valid as long as it does not violate or contradict the nas, consensus, qiyas jaliy, the words of the 4 mazhab, and the judge's error in the legal outcome, cause, or method. So the implementation of this rule can be noticed in existing examples and this rule cannot always be implemented or implemented, because several things have been mentioned regarding the exceptions regarding this rule.
Standarisasi Produk sebagai Wujud Perlindungan Konsumen serta Keterkaitan Hukum antara Pelaku Usaha Eril; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Friska Amelia Arale; Haeruddin; Fadly
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Pernikahan, Muamalah, dan Akhlak
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v1i1.03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika yang sering terjadi antara pelaku usaha dan juga konsumen. Motif penelitian ini adalah ketidakjelasan hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui kapan terjadinya hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif yang bersifat descriptive. Hubungan hukum antara pedagang dan konsumen terjadi pada saat pedagang memberikan janji dan segala keterangan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat menawarkan iklan, brosur atau kampanye. Tak jarang pula suatu produk yang diedarkan tidak sesuai dengan standarisasi produk yang seharusnya.
Peran Polri Dalam Mendorong Pembangunan Sosial Dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik Muh Bambang Taufik; Andi Muh. Taqiyuddin BN
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Pernikahan, Sejarah Islam, dan Ketertiban Sosial
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v1i2.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik. Tanggung jawab Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat dalam aspek sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap inisiatif Polri dalam berbagai program kemitraan masyarakat di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program-program seperti pelatihan kewirausahaan, penyuluhan tentang hukum, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Selain itu, Polri juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Dengan penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat, tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna memperkuat peran Polri dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan kepolisian untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam masyarakat.
Roccipi's Analysis of the Policy on the Implementation of Professional Zakat for Civil Servants in Sinjai Regency Andi Muh. Taqiyuddin BN; Muh. Sadli Sabir; Ahmad Arief; Budiarti A Rahman; Abdul Syatar
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 Juni 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i02.2020

Abstract

This study aims to examine Roccipi's analysis of the implementation of professional zakat policy for civil servants in Sinjai Regency. This is a qualitative study. The research design is field research. The results of this study indicate that based on the analysis using the Roccipi method, there is an opportunity to accelerate the implementation of professional zakat for civil servants in Sinjai Regency in the form of the large potential for professional zakat in Sinjai Regency. Additionally, challenges were identified that hinder the implementation of professional zakat for civil servants in Sinjai Regency, including the absence of local regulations specifically governing the implementation of professional zakat for civil servants in Sinjai Regency, an incomplete integration of the muzakki database, low transparency and digitalisation, insufficient socialisation, the absence of performance evaluations for UPZ in relevant agencies, limited understanding among muzakki, differences in perspectives regarding the obligation of professional zakat, insufficient competence of zakat collectors, limited support from the local government and the Ministry of Religion, poor communication among zakat collectors, the insignificant contribution of professional zakat to the local budget, and some civil servants believe that zakat is merely an individual responsibility.
Studi Kritis Terhadap Sistem Rights-Based Approach Dalam Aksesibilitas E-Ktp Bagi ODGJ Dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Syar'iyyah Fadly; Muh. Bambang Taufik; Eril; Andi Muh. Taqiyuddin BN
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 5 (2025): GJMI -MEI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i5.1614

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.
A Review of The Role of Political Buzzers in Indonesia Using The Hadith Ahkam Approach Haeruddin; Abdul Rahman Sakka; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Ahmad Arief; Samsidar Jamaluddin
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Kajian Interdisipliner Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v2i1.03

Abstract

This study discusses the shift in the role of buzzers towards the political arena in Indonesia, causing confusion among the online and offline public. This is likely due to the fact that regulations regarding political buzzers, in particular, are still vague. For example, the ITE Law can ensnare buzzers or those who threaten their existence. Political buzzers often raise identity issues, such as the personalities of candidates and messages with religious themes. They have the ability to shape public perception of certain candidates. The concept of buzzers, which previously had positive connotations, has shifted to become negative. This is because they can divide society by spreading hoaxes and hate speech. This research is qualitative, using library research as the type of research. The data collection method used is literature study, with a hadith ahkam approach. The findings reveal that the term ‘buzzer’ indirectly refers to practices such as gossip, slander, and propaganda in the context of hadith ahkam. These practices are fundamentally prohibited under Islamic law and positive law. However, within the framework of positive law, there are still loopholes that allow political buzzers to evade the legal consequences of their actions.
Negara Islam Adidaya Andi Muh. Taqiyuddin BN; Ali, St. Nurlaela
Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Vol 12 No 2 (2020): Volume 12 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v12i2.474

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, memaparkan tentang bagaimana Islam mampu menjadi negara Adidaya pada masa Dinasti Umayyah, dan untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mendukung Islam menjadi negara Adidaya pada masa Dinasti Umayyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research dan menggunakan metode pendekatan historis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Negara adidaya adalah negara superpower, yaitu negara yang mampu memberikan pengaruh dan intervensi kepada negara-negara/wilayah lain. Islam memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar, sehingga mampu memiliki wilayah yang luas dan mempunyai kemampuan untuk mengatur wilayah-wilayah tersebut. Islam sebagai adidaya berlangsung lama. Pada masa Dinasti Umayyah, Islam semakin kokoh dalam poros adidaya, terlebih lagi memang telah dibangun pondasi-pondasi adidaya itu pada masa sebelum Dinasti Umayyah berkuasa. Keadidayaan Islam dibuktikan dengan intonasi-intonasi dalam bidang militer, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya, sehingga membuktikan keberhasilannya membangun peradaban dan menempatkannya dalam poros adidaya. 2) Faktor-faktor pendukung Islam sebagai adidaya pada masa Dinasti Umayyah khususnya, yaitu tidak dinafikan dari dua faktor. Faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu, ajaran dan nilai Islam, luasnya wilayah, dukungan militer, dan ekonomi. Adapun faktor eksternal yaitu, kelemahan imperium Persia dan Romawi timur. Kata Kunci: Islam, Negara Adidaya, dan Dinasti Umayyah Abstract The purpose of this study is to describe, to describe how Islam was able to become a superpower during the Umayyah dynasty and to explain what factors supported Islam to become a superpower during the Umayyah dynasty. This research is qualitative research, the type of research is library research and uses a historical approach method. The data collection method used was a literature study. The results showed that; 1) A superpower is a superpower, namely a country capable of exerting influence and intervention on other countries/regions. Islam has great influence and power so that it is able to have a wide area and has the ability to govern these areas. Islam as a superpower lasted a long time. During the Umayyad dynasty, Islam became stronger in the axis of superpower, especially since the foundations of this superpower were built before the Umayyad dynasty came to power. Islamic wealth is proven by intonations in the military, economic and other fields, thereby proving its success in building civilization and placing it on the axis of superpower. 2) The factors supporting Islam as a superpower during the Umayyah dynasty, in particular, namely two factors cannot be denied. Internal and external factors. Internal factors, namely, Islamic teachings and values, area size, military support, and economy. As for external factors, namely, the weakness of the Persian and Eastern Roman empires. Keywords: Islam, Superpower, and Umayyah Dynasty
CONSIDERATIONS OF I’TIBAR AL-MA’ALAT REGARDING REGULATIONS ON ABORTION IN CASES OF RAPE IN INDONESIA Andi Muh. Taqiyuddin BN; Mustaufiq; Arief, Ahmad; Sarib, Suprijati; Taufik, Bambang
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/comparativa.v6i2.215

Abstract

This study examines the consideration of I’tibar al-Ma’alat in regulating abortion in cases of rape as stipulated in Articles 116 and 118 of Government Regulation (GR) No. 28 of 2024. This research employs a qualitative approach using a literature review method. The findings indicate that abortion is generally prohibited, except in cases of medical emergency or pregnancy resulting from rape or sexual violence. However, the regulation has not fully reflected the principles of I’tibar al-Ma’alat, particularly in the procedure for proving pregnancy resulting from rape. The requirement of a medical certificate and an investigator’s statement lacks clear standards and does not involve comprehensive medical recommendations from psychiatric and obstetric specialists. This condition potentially undermines legal certainty and the objective of mitigating harm, especially psychological risks faced by rape victims. Therefore, strengthening medical and legal coordination is necessary to ensure the regulation aligns with the consideration of legal implications (ma’al).
Implementation of Maqasid al-Syari’ah in Islamic Banking: Historical Analysis, Urgency, and Review of Al-Daruriyyat Al-Khams Indicators Emi Sri Rahayu Fatimah; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Yusril Mahendra; Zulfajrin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5033

Abstract

Maqasid al-Syari'ah is a fundamental pillar of Islamic law, oriented towards achieving human welfare, particularly in the economic sphere. This approach plays a strategic role as a philosophical foundation for the practice, product development, and the system of Islamic banking, enabling them to respond ethically to contemporary business dynamics. This study aims to examine in depth the definition, urgency, classification, and historical trajectory of Maqasid al-Syari'ah, and to analyze its implementation in the current Islamic banking industry. The method used is library research, in which data are collected from primary and secondary sources and analyzed descriptively and analytically. The results of the study indicate that the evolution of Maqasid al-Syari'ah thought transcends the historical phases of pre-codification and codification. This study confirms that the implementation of Maqasid al-Syari’ah in Islamic banking is not merely the fulfillment of formal legal aspects, but rather the embodiment of five main indicators (al-daruriyyat al-khams), namely the protection of religion (al-din), soul (al-nafs), reason (al-’aql), descendants (al-nasl), and property (al-mal). By integrating these values, Islamic banking is expected to mitigate negative practices such as usury, fraud, and corruption, thereby realizing substantive economic justice. The implication is that strengthening the understanding of Maqasid al-Syari’ah is crucial for stakeholders to maintain the integrity, business morality, and competitiveness of Islamic banking amidst rapid global progress.
Co-Authors Ahmad Arief Ahmad Arief Ali, St. Nurlaela Budiarti A Rahman Emi Sri Rahayu Fatimah Eril, Eril Fadly Friska Amelia Arale Haeruddin Mangka, Jahada Muh Bambang Taufik Muh. Bambang Taufik Muh. Isra Syarif Muh. Sadli Sabir Mustaufiq Sakka, Abdul Rahman Samsidar Jamaluddin Sarib, Suprijati Syatar, Abdul Taufik, Bambang Yusril Mahendra Zulfajrin