Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama Journal of Sharia (JOSH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam
Andi Muh. Taqiyuddin BN
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Implementasi Kaidah “Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ” dalam Fikih Islam Mangka, Jahada; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Muh. Isra Syarif
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 2 No 1 (2021): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v2i1.293

Abstract

The purpose of this research is to describe, explain the meaning and veracity of the rules Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ, and to explain how the implementation of the rules Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ. This research is qualitative, the type of research is library research and uses a normative juridical approach. The data collection method used was a literature study. The results showed that; 1) 1. The rule Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ has the meaning that it is not permissible to do ijtihad as long as there is a verse. And the function of fiqh rules, especially in this jurisprudence principle, is to explain that the law of fiqh functions to provide an interpretation of the text that it is not permissible to do ijtihad or seek the law of a problem as long as the problem is still explained in the law in the text. 2) The validity of the rules of Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ is listed in the passages of the Koran and as-Sunnah, which explains about prioritizing the commands of Allah and His Messenger before taking other laws if there is no explanation in the Shari'a. 3) The implementation of the rules of Lā Masāga Lilijtihād Fī Maurid al-Naṣ (ijtihad is not allowed as long as nash is existing) is valid as long as it does not violate or contradict the nas, consensus, qiyas jaliy, the words of the 4 mazhab, and the judge's error in the legal outcome, cause, or method. So the implementation of this rule can be noticed in existing examples and this rule cannot always be implemented or implemented, because several things have been mentioned regarding the exceptions regarding this rule.
Standarisasi Produk sebagai Wujud Perlindungan Konsumen serta Keterkaitan Hukum antara Pelaku Usaha Eril; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Friska Amelia Arale; Haeruddin; Fadly
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Pernikahan, Muamalah, dan Akhlak
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v1i1.03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika yang sering terjadi antara pelaku usaha dan juga konsumen. Motif penelitian ini adalah ketidakjelasan hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui kapan terjadinya hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif yang bersifat descriptive. Hubungan hukum antara pedagang dan konsumen terjadi pada saat pedagang memberikan janji dan segala keterangan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat menawarkan iklan, brosur atau kampanye. Tak jarang pula suatu produk yang diedarkan tidak sesuai dengan standarisasi produk yang seharusnya.
Peran Polri Dalam Mendorong Pembangunan Sosial Dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik Muh Bambang Taufik; Andi Muh. Taqiyuddin BN
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Pernikahan, Sejarah Islam, dan Ketertiban Sosial
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v1i2.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik. Tanggung jawab Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat dalam aspek sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap inisiatif Polri dalam berbagai program kemitraan masyarakat di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program-program seperti pelatihan kewirausahaan, penyuluhan tentang hukum, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Selain itu, Polri juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Dengan penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat, tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna memperkuat peran Polri dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan kepolisian untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam masyarakat.
Roccipi's Analysis of the Policy on the Implementation of Professional Zakat for Civil Servants in Sinjai Regency Andi Muh. Taqiyuddin BN; Muh. Sadli Sabir; Ahmad Arief; Budiarti A Rahman; Abdul Syatar
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 Juni 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i02.2020

Abstract

This study aims to examine Roccipi's analysis of the implementation of professional zakat policy for civil servants in Sinjai Regency. This is a qualitative study. The research design is field research. The results of this study indicate that based on the analysis using the Roccipi method, there is an opportunity to accelerate the implementation of professional zakat for civil servants in Sinjai Regency in the form of the large potential for professional zakat in Sinjai Regency. Additionally, challenges were identified that hinder the implementation of professional zakat for civil servants in Sinjai Regency, including the absence of local regulations specifically governing the implementation of professional zakat for civil servants in Sinjai Regency, an incomplete integration of the muzakki database, low transparency and digitalisation, insufficient socialisation, the absence of performance evaluations for UPZ in relevant agencies, limited understanding among muzakki, differences in perspectives regarding the obligation of professional zakat, insufficient competence of zakat collectors, limited support from the local government and the Ministry of Religion, poor communication among zakat collectors, the insignificant contribution of professional zakat to the local budget, and some civil servants believe that zakat is merely an individual responsibility.
Studi Kritis Terhadap Sistem Rights-Based Approach Dalam Aksesibilitas E-Ktp Bagi ODGJ Dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Syar'iyyah Fadly; Muh. Bambang Taufik; Eril; Andi Muh. Taqiyuddin BN
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 5 (2025): GJMI -MEI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i5.1614

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.
A Review of The Role of Political Buzzers in Indonesia Using The Hadith Ahkam Approach Haeruddin; Abdul Rahman Sakka; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Ahmad Arief; Samsidar Jamaluddin
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Kajian Interdisipliner Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v2i1.03

Abstract

This study discusses the shift in the role of buzzers towards the political arena in Indonesia, causing confusion among the online and offline public. This is likely due to the fact that regulations regarding political buzzers, in particular, are still vague. For example, the ITE Law can ensnare buzzers or those who threaten their existence. Political buzzers often raise identity issues, such as the personalities of candidates and messages with religious themes. They have the ability to shape public perception of certain candidates. The concept of buzzers, which previously had positive connotations, has shifted to become negative. This is because they can divide society by spreading hoaxes and hate speech. This research is qualitative, using library research as the type of research. The data collection method used is literature study, with a hadith ahkam approach. The findings reveal that the term ‘buzzer’ indirectly refers to practices such as gossip, slander, and propaganda in the context of hadith ahkam. These practices are fundamentally prohibited under Islamic law and positive law. However, within the framework of positive law, there are still loopholes that allow political buzzers to evade the legal consequences of their actions.
Kajian Kritis Peraturan Penanggulangan Ujaran Kebencian dalam Pasal 2 Ayat 45a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dari Perspektif Maqasid Al-Syariah Muhammad; Azzer Arifuddin; Farahdilla Mutiara Khansa; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Samsidar Jamaluddin
JUSTNESS - Jurnal Hukun dan Agama Vol 5 No 2 (2025): September 2025
Publisher : STIH Zainul Hasan Kraksaan Kraksaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61974/justness.v5i2.98

Abstract

This study aims to explain the regulation of hate speech mitigation in Article 45A(2) of Law No. 1 of 2024 and to examine the criticism of Maqasid Al Syari'ah against the regulation of hate speech mitigation in Article 45A(2) of Law No. 1 of 2024. This study is a qualitative research. The research design is a literature review. The findings of this study indicate that: First, Article 45A(2) of Law No. 1 of 2024 is a legislative effort to address the spread of hate speech based on ethnicity, religion, and race through electronic media. By understanding and complying with these provisions, the public is expected to contribute to creating an inclusive and harmonious digital space. However, the success of implementing this regulation depends heavily on consistent law enforcement, strengthening digital literacy, and collaboration between the government, the public, and social media platforms. With a holistic approach, it is hoped that this regulation can become an effective instrument in creating a safe and inclusive digital space. Second, Maqasid al Syari'ah's criticism of the hate speech mitigation regulation in Article 2 of Section 45A of Law No. 1 of 2024, namely that the regulation is not yet fully considered in line with the preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal).
Konsistensi Realitas Sosial dalam Tradisi Uang Panai di Sulawesi Selatan Berdasarkan Fatwa MUI No. 02 Tahun 2022 tentang Uang Panai Terkait dengan Sila Kelima Pancasila dan Maqasid Al-Syari'ah Muhammad; Trisnawati; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Samsidar Jamaluddin; Ahmad Arief
JUSTNESS - Jurnal Hukun dan Agama Vol 5 No 2 (2025): September 2025
Publisher : STIH Zainul Hasan Kraksaan Kraksaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61974/justness.v5i2.99

Abstract

This study aims to examine the consistency of social reality in the tradition of Uang Panai’ in the South Sulawesi MUI Fatwa Number 02 of 2022 concerning Uang Panai’ with the fifth principle of Pancasila and Maqasid al-Syari’ah. This study is a qualitative research. The research design is a literature review. The results of the study indicate that; first, the concept of Uang Panai’ was originally intended to honour the bride’s family. Uang Panai’ among the Bugis people is used as wedding celebration money or commonly referred to as shopping money, with the purpose of expressing the groom’s respect for the bride. Second, based on the social reality of the Uang Panaik tradition as stated in the MUI South Sulawesi Fatwa No. 02 of 2022 on Uang Panaik, it can be concluded that this social reality is inconsistent with the fifth principle of Pancasila and the Maqasid al-Syariah. Although the initial purpose of the dowry tradition, which is to honour the bride and meet financial needs in the marriage ceremony, is considered consistent with the fifth principle of Pancasila and Maqasid al-Syari’ah.
Co-Authors Abdul Rahman Sakka Ahmad Arief Azzer Arifuddin Budiarti A Rahman Eril, Eril Fadly Farahdilla Mutiara Khansa Friska Amelia Arale Haeruddin Mangka, Jahada Muh Bambang Taufik Muh. Bambang Taufik Muh. Isra Syarif Muh. Sadli Sabir Muhammad Samsidar Jamaluddin Syatar, Abdul Trisnawati