Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Medan Agama AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab
Siregar, Ramadhan Syahmedi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Warisan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara) Siregar, Ramadhan Syahmedi; Susandi, Aidil; Siregar, Islamita
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang warisan bagi Warga Negara Asing menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Pokok Agraria: Studi Kasus Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini berjenis kualitatif, sistematis dan logis dari pencarian data terhadap masalah yang berkenaan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan cara pemecahan masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa warganegara asing berhak memiliki hak waris dari perkawinan campuran dengan warganegara Indonesia. Hal ini tertuang di Bab Warisan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 58 yang berisi bahwa: “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”. Meskipun dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1) disebut bahwa: “hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”. Namun kebolehan WNA mendapatkan warisan dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3): “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara”.
Optimizing the Legal Status of the National Sharia Arbitration Board as a Non-Litigation Institution for Sharia Economics in Indonesia Permata, Cahaya; Harahap, Mhd. Yadi; Siregar, Ramadhan Syahmedi; Iwan, Iwan
Jurnal Penelitian Medan Agama Vol 16, No 2 (2025): JULY-DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/jpma.v16i2.28104

Abstract

The development of the Islamic economy and finance in Indonesia has led to an increasing need for dispute resolution mechanisms that are effective, efficient, and compatible with Sharia principles. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) functions as a non-litigation dispute resolution institution in the field of Islamic economics. This study aims to examine the legal standing of Basyarnas within the national legal system and to analyze strategies for optimizing its role as an out-of-court forum for resolving Islamic economic disputes. Based on a normative juridical review employing statutory and conceptual approaches, and secondary data collected through document analysis, This study finds that the legal existence and strategic role of Basyarnas continue to face various challenges, including the weak recognition of its decisions by judicial institutions, the low level of business actors? literacy regarding Sharia arbitration mechanisms, and limitations in human resources and institutional infrastructure. Therefore, it is necessary to strengthen the regulatory framework governing the legal standing of Basyarnas as a dispute resolution institution, enhance inter-institutional harmonization, improve the competence of Sharia arbitrators, and promote the digitalization of arbitration services as strategic measures to reinforce Basyarnas?s role as an integral part of the Islamic economic dispute resolution system in Indonesia.
Co-Authors Harahap, Mhd. Yadi Iwan, Iwan Permata, Cahaya Siregar, Islamita Susandi, Aidil