Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Pers (Studi Putusan PN Mentok Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mtk) Maulidah Fitria, Nada; Armanda Agustian, Rio; Arion Hutape, Sintong
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 5 (2024): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Mentok District Court ruling No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN MTK addressed the case of premeditated murder committed by a minor. Legal findings indicated that the child's identity as the perpetrator had been made public in a media article published by a press organization. This study aims to examine the legal protection of a child's identity as the perpetrator of premeditated murder in the press, as well as the criminal responsibility of the press for disclosing the identity of a child who face legal proceeding. The study applies a juridical-normative approach with a focus on case analysis. The findings reveal that the legal protection of a child's identity as the perpetrator of premeditated murder in the press is regulated by several provisions in the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law. These regulations generally stipulate that the identity of children involved in legal proceedings, whether as perpetrators, victims, or witnesses, must remain confidential. The press entity that publishes the identity of such children can be held accountable for violating children's rights as stipulated in the Child Protection Law. Furthermore, press entity that breaches code of ethics may face criminal sanctions if their actions result in the violation of children's legal rights as outlined in the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law.
Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Lingkungan Kampung Nelayan Sungailiat Maulidah Fitria, Nada; Mardova, Tiara; Mardhatillah, Zakia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek adalah hal yang paling utama dalam menunjang kesuksesan pemasaran suatu produk. Produk yang memiliki merek akan mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan produk yang tidak memiliki merek. Namun, merek yang dimaksud ialah merek yang telah terdaftar secara resmi melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia. Masalah yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendaftaran merek suatu produk yang diciptakan, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana produk yang mereka pasarkan sebagian besar merek nya belum didaftarkan secara resmi, sehingga memicu adanya permasalahan dalam dunia industri seperti adanya plagiarisme merek, pengakuan dari oknum-oknum tertentu mengenai kepemilikan suatu produk, dan masalah lainnya yang timbul akibat merek yang tidak didaftarkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam mengenai kesadaran hukum pelaku umkm terhadap pentingnya pendaftaran merek, dan bagaimanakah dampak yang timbul akibat merek yang tidak didaftarkan, terkhusus di wilayah Kampung Nelayan Sungailiat. Melalui metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum dan observasi serta wawancara terhadap pihak terkait, ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek dan solusi yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat terkait permasalahan yang ada. Hasil penelitian yakni kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek bagi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kampung Nelayan Sungailiat masih rendah karena kurangnya kesadaran atas dampak kerugian yang mungkin terjadi dan ketidakpahaman pelaku UMKM terhadap informasi terkait tata cara pendaftaran merek dan persyaratan yang harus dipenuhi.