Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RETENTUM SASI
Sihotang, Muhenri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Standar Profesionalisme Dokter dan Hak Pasien dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Sihotang, Muhenri; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5283

Abstract

Proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi, dengan mediasi sebagai alternatif yang semakin populer. Jalur litigasi, meskipun sering digunakan, menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas hukum, waktu yang lama, dan biaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak emosional bagi pasien dan tenaga medis. Sebagai solusi, mediasi menawarkan proses yang lebih efisien dan terjangkau, memungkinkan komunikasi langsung antara pasien dan dokter untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui prosedur pengadilan yang rumit. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa medis, dengan Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) berperan penting dalam memfasilitasi proses ini. Melalui langkah-langkah mediasi yang terstruktur, diharapkan dapat tercapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien, serta mengurangi beban pada sistem peradilan. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mendorong tenaga medis untuk mematuhi standar profesionalisme yang telah ditetapkan.
The Pluralism of Indonesian Criminal Law: Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code Heliany, Ina; Widowati, Widowati; Sihotang, Muhenri
SASI Volume 29 Issue 3, September 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i3.1494

Abstract

Introduction: The ratification of the New Criminal Code actually has an orientation towards strengthening legal pluralism in the field of criminal law. This is evidenced by the adoption of customary criminal law as a recognized law in addition to national criminal law.Purposes of the Research:  This study aims to analyze the implications of the formulation of Article 2 of the New Criminal Code concerning the practice of Indonesian criminal law pluralism and the future orientation of the formulation of Article 2 of the New Criminal Code to strengthen the pluralism of Indonesian criminal law.Methods of the Research: This research is a normative legal research that uses a concept and statutory approach.Results of the Research: The study results show that the legal implications of formulating guarantees for the enforceability of laws that live in society affirm the existence of customary criminal law as a living law in society, thereby affirming the essence of legal pluralism. The future orientation of Indonesian criminal law pluralism after the enactment of the New Criminal Code is to maintain harmonious relations between the national legal system and the customary law system and to conduct an inventory of existing customary criminal laws. Customary criminal law that still exists is then regulated specifically in regional regulations in each region so that judges can then use it as a reference in deciding a criminal case that has a legal essence that lives in society.
Co-Authors Heliany, Ina widowati widowati Zainal Arifin Hoesein