Fachriza, Mohammad Ezha
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 Fachriza, Mohammad Ezha; Wibowo, Satrio Adjie
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.85

Abstract

Penelitian ini menguraikan tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020. Dalam menganalisis fenomena yang terjadi, penulis menggunakan teori electoral management bodies dari International Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2015) untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai standarisasi tata kelola manajemen penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari berbagai data dari sumber pemberitaan cetak maupun elektronik dan berbagai sumber yang kredibel berkaitan dengan fenomena yang dikaji. KPPS sebagai lembaga ad-hoc yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh KPPS, justru menjadi aktor utama dalam terciptanya malpraktik pemilu khususnya yang terjadi pada Pilkada Kota Tangsel tahun 2020. Temuan dari penelitian ini KPPS terbukti tidak independen, kurang efektifnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU, tidak profesional dan tidak transparannya kasus malpraktik ini diselesaikan mengenai prosedur substansial pelaksanaan pemilu.
DISRUPTIVE RELIGION AND ETHICAL OPPOSITION: THE FORCE OF MORAL AUTHORITY IN INDONESIA’S DEMOCRATIC CONSOLIDATION Billahi, Savran; Thaha, Idris; Suryani, Suryani; Fachriza, Mohammad Ezha
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 11, No 1 (2026): JWP (Jurnal Wacana Politik) January
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v11i1.68917

Abstract

This article argues that democratic consolidation in Indonesia cannot be explained solely through the performance of formal institutions. By foregrounding ethical opposition as a missing variable in dominant consolidation theories, it shows that democracy has also been sustained by a normative infrastructure that legitimizes critique beyond institutional arenas. Based on qualitative historical analysis of Abdurrahman Wahid’s and Ahmad Syafii Maarif’s oppositional practices under the New Order and in the post-Reformasi period, the article finds that moral authority enabled non-institutional opposition to constrain state power, normalize dissent, and protect democratic quality. While both figures articulated a corrective and non-subversive mode of opposition, they operated through different mechanisms: Wahid’s opposition was embedded in organizational networks that generated more direct institutional effects, whereas Syafii Maarif’s opposition worked primarily through discursive and normative interventions shaping the moral boundaries of democratic politics. Using the lens of disruptive religion, the article shows that religion functioned not as a political ideology but as a source of moral legitimacy compatible with democratic stability