Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Muhammad Azizul Fajri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI DAN HAMBATAN PENEGAKAN HAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Agung Rammando; Muhammad Azizul Fajri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i5.6264

Abstract

Hak Dasar Yang Dimiliki Individu salah satunya yaitu HAM, yang berlaku selama ia hidup, akan tetapi hak-hak dasar tersebut seringkali tidak terpenuhi, baik karena individu itu sendiri maupun karena individu lain yang menyebabkan hak-hak dasar tersebut tidak terpenuhi, di kehidupan masyarakat sangat sering ditemukan bahwa hak-hak dasar tersebut tidak dapat terpenuhi, begitu juga yang dialami oleh para narapidana yang ada di balik jeruji besi dan lembaga pemasyarakatan, karena keterbatasan yang mereka alami membuat hak-hak dasar tersebut tidak bisa terpenuhi, maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk mencari apakah hak-hak dasar tersebut masih ada dan apa hambatan yang dihadapi didalam penegakan ham di balik lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis kasus yang terjadi, hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa HAM di lembaga pemasyarakatan masih dapat terpenuhi namun ada beberapa hambatan yang menyebabkan HAM tersebut tidak terpenuhi secara maksimal. Dan hambatan penegakan HAM di lembaga pemasyarakatan mulai dari hambatan dari petugas dan tenaga ahli dan juga hambatan administrasi.
Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengamanan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu Praja Ganda Agung; Reza Seby Alfikri; Muhammad Azizul Fajri; Ganefi
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the implementation of correctional guidance and security functions by the Regional Office of the Directorate General of Corrections in Bengkulu from the perspective of positive law. These functions are an integral part of the correctional system, aimed at developing the personality, independence, and social reintegration of inmates, while simultaneously maintaining the security and order of correctional facilities. The study employs a normative juridical approach using a statute approach, analyzing the prevailing legislation as the legal basis for the implementation of correctional guidance and security functions. The findings indicate that the Bengkulu Regional Office implements guidance functions through programs for developing inmates’ independence, vocational training, and virtual exhibitions of inmates’ work, while security functions are actualized through supervision, patrols, control measures, and coordination among correctional units. These functions are carried out in accordance with valid legal foundations, including Law Number 22 of 2022 on Corrections, Government Regulation Number 31 of 1999, and Minister of Immigration and Corrections Regulation Number 4 of 2024. The study recommends enhancing human resource capacity, routinely evaluating guidance programs, and developing innovative approaches to ensure that correctional operations are effective, secure, and beneficial to society.
Co-Authors Agung Rammando Ganefi Praja Ganda Agung Reza Seby Alfikri