Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Putri, Syafariah Nata
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU ILLEGAL LOGING DI INDONESIA DAN CARA MENANGGULANGINYA Putri, Syafariah Nata
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i8.6348

Abstract

Illegal Logging is an illegal logging activity or without a valid permit, this action is included in a special criminal act which includes special criminal behavior, one of which is regulated in Article 362 of the Criminal Code regarding the criminal act of theft which can be linked to this illegal logging act and is also regulated in Article 50 of Law Number 41 of 1999 concerning the prohibition of carrying out acts of destroying forests and taking and eliminating forest resources by force or without permission. This research collects and analyzes whether it is in accordance with legal norms, in this illegal logging case the application of criminal law for illegal logging perpetrators is still not fully implemented because it has not provided a deterrent effect for the perpetrators, so it is necessary to strengthen regulations regarding sanctions for perpetrators and strengthen regulations regarding good participation from the government in eradicating illegal logging and the surrounding community who have a very important role in carrying out efforts to overcome damage to the area due to illegal logging and can create a much better environmental area than before this illegal logging occurred. Strengthening these regulations requires coordination between the government and the community so that these regulations do not collide with each other and will later cause divisions. Illegal Logging merupakan kegiatan pembalakan pohon secara liar atau tanpa adanya izin yang sah, tindakan ini termasuk kedalam tindak pidana khusus yang termasuk prilaku khusus tindak pidana salah satunya diatur dalam pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian yang dapat dikaitkan dengan tindakan illegal logging ini dan diatur pula dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai larangan melakukan tindakan merusak hutan dan mengambil dan menghilangkan sumber daya hutan secara paksa atau tanpa adanya izin. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisa apakah sesuai dengan norma-norma hukum,dalam kasus illegal logging ini penerapan hukum pidana bagi pelaku illegal logging masih belum dapat dijalankan sepenuhnya dikarenakan belum memberikan efek jera bagi pelaku, maka diperlukannya penguatan peraturan mengenai sanksi bagi pelaku dan penguatan peraturan mengenai keikut sertaan baik dari pemerintah untuk ikut melakukan pemberantasan illegal logging dan masyarakat sekitaryang memiliki peran sangat penting dalam dalam melakukan upaya penanggulangan kerusakan wilayah akibat tindakan illegal logging ini dan dapat menciptakan wilayah lingkungan yang jauh lebih baik bahkan dari sebelum terjadinya tindakan illegal logging ini. Penguatan peraturan ini perlu adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat agar peraturan tersebut tidak saling bertabrakan dan nantinya akan menimbulkan perpecahan.
Peran Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam Melindungi Kepentingan Nasional pada Situasi Eskalasi Geopolitik: Studi Kasus Hubungan Indonesia–Iran Dwianisa, Shindy; Putri, Syafariah Nata; Anggraini, Yuli; Qurratun Nisa, Laura Shafa
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/kvvd0824

Abstract

This study aims to analyze the role and effectiveness of Indonesian diplomatic representatives in Iran in protecting national interests in situations of geopolitical escalation, particularly regarding access to energy routes through the Strait of Hormuz. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, and using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that Indonesian diplomatic representatives carry out the functions of representation, negotiation, protection, and strategic reporting in accordance with the 1961 Vienna Convention. However, their effectiveness faces various obstacles such as limited bargaining power, geopolitical complexity, policy uncertainty, limited diplomatic instruments, and national energy dependence. Thus, diplomatic relations do not automatically guarantee the protection of national interests, because they are greatly influenced by the dynamics of each country's interests in the global geopolitical context.
Co-Authors Anggraini, Yuli Dwianisa, Shindy Qurratun nisa, Laura shafa