Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Putra, Handyka Pribowo; Oktavianto, Fabio Aji; Gustandi, Padjri; Pahlevi, Raza Syah; arifin, Ridwan; Fitri, Rahma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.8075

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang dapat menghancurkan moral bangsa dan membuat kerugian negara yang berimbas pada terhambatnya pembangunan serat yang paling vital adalah menutup koridor keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sanksi pidana mati merupakan salah satu opsi pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. Kontroversi seputar keberadaan hukuman mati di Indonesia memang sudah berlangsung cukup lama.Pidana mati merupakan hukuman atau sanksi yang paling berat diantara hukuman-hukuman pidana lainnya. Dalam prinsip hukum pidana, bahwa hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai “ultimum remidium” atau sebagai suatu upaya yang dipergunakan langkah terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai pembatasan-pembatasan yang seketat mungkinPidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan.Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memberikan harapan baru untuk menjaga keadilan dan integritas di negara ini.Penerapan hukuman mati di Indonesia, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi, adalah isu yang kompleks dan sering kali memicu perdebatan yang berkepanjangan di masyarakat.
Peran Masyarakat Dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma Mardhatillah, Mardhatillah; Putra, Handyka Pribowo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10156

Abstract

Pasar Seluma is located on the west coast of Bengkulu province and has a protected forest area that has been maintained for a long time. Being in a strategic position, it gives the community the opportunity to manage natural resources, especially those from the coast. However, this became complicated when the company PT Faminglevto Bakti Abadi entered in 1973 to carry out iron sand mining activities on the coast of the village. The Pasar Seluma Nature Reserve is located on the coast of Seluma district, a disaster-prone area that can actually function as a 'natural living fence'.According to the Law on Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, protecting these areas is the responsibility and obligation of both the government and the community. In this case, amidst environmental problems and regulatory inconsistencies, the people of Pasar Seluma carried out various activities with the aim of rejecting PT.FBA's operations to defend the existing conservation area. This research uses an empirical legal research method that involves searching and collecting data collectively through site observations and interviews with respondents as well as a case approach. This research will examine the role of the local community, namely the Pasar Seluma Village Community, in efforts to defend the nature reserve area from mining activities that have the potential to damage the environment and how legal violations committed by PT Faminglevto Bakti Abadi.