Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Indriana Nurul Hasanah
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MAHZAB-MAHZAB PEMIKIRAN HUKUM SOCIOLOGICAL JURIPUDENCE Indriana Nurul Hasanah; Zerlina Chaira Rani; Afifah Jihan Faizanda; Meyna Alisiya Putri; Raisya Castra Anggraini
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i5.10024

Abstract

ABSTRAK Aliran hukum Sociological Jurisprudence merupakan aliran hukum yang ikut mengintervensi corak dan warna konfogurasi hukum. Baik dalam berbagai norma dan prakteak di lapangan. Oleh sebab itu, analisis terhadapa aliran ini dirasa sangat penting untuk melihat kelebihan dan kekungan dari aliran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam diskursus ini adalah pendekatan kajian terhadap norma-norma yang ada beserta dengan konsep-konsep terkait dengan aliran di atas. Perspektif sociological jurisprudence tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (boncha de la loi) tetapi juga sebagai penggerak social engineering. ABSTRACT The legal school of Sociological Jurisprudence is a legal school that intervenes in the style and color of legal configurations. Both in various norms and practices in the field. Therefore, an analysis of this flow is considered very important to see the advantages and disadvantages of this flow. The approach taken in this discourse is an approach to the study of existing norms along with related concepts that are intertwined with the streams above. perspective of sociological jurisprudence the task of judges in applying Law is not only understood as an effort of formal social control in resolving conflicts, but at the same time designing the application of the law as a social engineering effort. The judicial duties of judges are no longer simply understood as the implementer of laws against concrete events (in the form of various cases and conflict) or as merely mouthpieces for laws (boncha de la loi). as well as driving social engineering.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DALAM SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA Indriana Nurul Hasanah; Shelviana Putri Atmaja; Farikha Sabilillah; Arrumaisha Rizkita; Meyna Alisiya Putri; Annas Dyah Prasetyo; Arief Budiono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i10.12455

Abstract

Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam sengketa asuransi di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan banyaknya kasus sengketa yang terjadi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Meskipun peraturan perundang-undangan terkait perasuransian sudah ada, pemegang polis seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan hak mereka, seperti pemahaman yang kurang terhadap isi polis, ketidaktransparanan perusahaan asuransi, serta proses klaim yang rumit. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis dalam sengketa asuransi serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemegang polis dalam mendapatkan hak mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif, berdasarkan studi literatur dan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi pemegang polis adalah ketidakpahaman terhadap ketentuan polis dan proses klaim yang panjang, serta ketidaktransparanan dari perusahaan asuransi. Pembahasan menunjukkan bahwa peran penting lembaga perlindungan konsumen dan pengawasan dari OJK sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Kesimpulannya, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang polis, dibutuhkan peningkatan transparansi, edukasi yang lebih baik, dan penyederhanaan prosedur klaim serta penyelesaian sengketa.
PERAN ETIKA PROFESI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN Indriana Nurul Hasanah; Shelviana Putri Atmaja; Farikha Sabilillah; Arrumaisha Rizkita; Meyna Alisiya Putri; Arief Budiono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i10.12457

Abstract

Penerapan etika profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Etika profesi yang baik dapat mendorong PNS untuk melaksanakan tugas mereka dengan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, penerapan etika profesi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran etika profesi dalam meningkatkan kinerja PNS di lingkungan pemerintahan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika profesi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan PNS, pimpinan, dan pihak terkait lainnya, serta studi dokumentasi terkait peraturan dan kode etik profesi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan dengan penerapan etika profesi dan kinerja PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja PNS, dengan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika profesi antara lain kesadaran individu, budaya organisasi, kepemimpinan, kebijakan yang ada, serta pengaruh lingkungan sosial dan politik. Kesimpulannya, penerapan etika profesi yang kuat di kalangan PNS sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman etika melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan etika profesi. Selain itu, budaya organisasi yang mendukung etika profesi dan teladan yang baik dari pemimpin juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Co-Authors Afifah Jihan Faizanda Annas Dyah Prasetyo Arief Budiono Arrumaisha Rizkita Farikha Sabilillah Meyna Alisiya Putri Raisya Castra Anggraini Shelviana Putri Atmaja Zerlina Chaira Rani