Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Sitanggang, Adira
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS Sitanggang, Adira; Prof.Dr.Haposan Siallagan, S.H.,M.H
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i7.10609

Abstract

Minimnya pendidikan politik yang didapat oleh penyandang disabilitas di kota Medan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi saat ini. Hal ini merupakan suatu tugas dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas di kota Medan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di Kota Medan dan apa saja yang menjadi kendala atau hambatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan tugasnya hanya saja belum maksimal, Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan yaitu menggelar forum diskusi bersama penyandang disabilitas, membuat rumah pintar pemilu, pemilu akses bagi penyandang disabilitas, dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi dan yayasan penyandang disabilitas di kota Medan. Adapun kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas ini yaitu kendala dari internal KPU yaitu mengkombinasikan antara materi dan metode dalam pemberian pendidikan politik, dan kendala dari ekstrenal yaitu kendala dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas.Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan walaupun belum berjalan secara maksimal.
FRANCHISING FROM A CUSTOMER PRIVACY PERSPECTIVE Debora, Debora; Anggusti, Martono; Sitanggang, Adira
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4396

Abstract

 In the implementation of a franchise agreement, a breach of promise may be committed by either the franchisee or the franchisor. In order to ensure legal protection, the clauses in the agreement must include provisions regarding the limits of use of intellectual property rights. As the most crucial aspect of conducting business operations in the digital age, franchisees and franchisors collect a plethora of customer data, including contact information, purchasing and browsing behavior, location information, and other crucial data, with the objective of driving advertising and growth activities for the franchise system. However, the collection and utilization of this data can potentially expose franchisors and franchisees to a multitude of risks. In an increasingly digitized world, personal data represents a valuable resource for the development of any business. Personal data can also be regarded as an asset with high economic value. The implementation of a franchise agreement raises legal issues pertaining to the limitations on the use of intellectual property rights by franchisees in the implementation of intellectual property from the franchisor. Another problem is how the franchisee's efforts to protect customer data, which is part of the franchise, are to be reconciled with the rights of the franchisor. This study employs normative juridical research to address the issues under consideration. In addition to the limitations clearly and firmly established in legislation, the agreement that serves as the legal basis also imposes strong restrictions to maintain the legal protection of the parties in the franchise system. The contents of the agreement serve as a guide for the parties in implementing the agreement. Consumers have the right to be protected by business actors, one of which is the protection of their personal data. The protection of personal data is a matter of significant sensitivity, given the numerous instances in which such data must be safeguarded to prevent its leakage. In this regard, the  
Co-Authors Anggusti, Martono Debora Debora Prof.Dr.Haposan Siallagan, S.H.,M.H