Ahmad Ramdhani
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Optimalisasi Punishment terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas 8 Saat Shalat Dhuhur Berjama’ah di SMP Muhammadiyah 8 Benjeng: Optimization of Punishment on the Discipline of Class 8 Students During Dhuhur Prayers in Congregations at SMP Muhammadiyah 8 Benjeng Ahmad Ramdhani; Ode Mohamad Man Arfa Ladamay
IQRA JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN & KEISLAMAN Vol 19 No 2: Juli 2024
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/iqra.v19i2.6554

Abstract

Artikel ini membahas tentang kedisiplinan siswa kelas 8 pada saat kegiatan shalat dhuhur berjama’ah di SMP Muhammadiyah 8 Benjeng . Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya siswa yang melanggar kedisiplinan pada saat kegiatan shalat dhuhur berjama’ah. Kedisiplinan adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercayai merupakan tanggungjawabnya,tanpa ada rasa keterpaksaan sedikitpun. Shalat adalah tiang agama dan juga sebagai pertanda keimanan dan keyakinan manusia terhadap allah, banyak efek positif shalat yang berguna untuk pengembangan kepribadian, salah satunya adalah kedisplinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek guru ISMUBA di SMP Muhammadiyah 8 Benjeng. Pada pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data,penyajian data dan kesimpulan. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa optimalisasi Punishment dapat meningkatkan kedisiplinan siswa saat shalat dhuhur berjama’ah, ditemukan bahwa sebelum melakukan optimalisasi punishment hanya 36% siswa yang disiplin saat shalat dhuhur berjama’ah dan setelah dilakukannya optimalisasi punishment terhadap siswa yang sebelumnya hanya 36% kini meningkat menjadi 76%. Hal ini menunjukkan bahwasannya kedisiplinan siswa saat shalat dhuhur berjama’ah meningkat setelah dilakukannya optimalisasi punishment. Oleh karena itu optimalisasi punishment dapat menjadi alternatif dalam mendisiplinkan siswa didunia Pendidikan.
Sosialisasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Hukum Melalui Program PkM Ahmad Ramdhani; Adil Nabilahi Akbar; Muhamad Rizki
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): Mei : NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v6i2.8302

Abstract

Public legal awareness is an important element in realizing an orderly, just, and law-based social life, as it enables citizens to understand and properly carry out their rights and obligations. In Mekarjaya Village, Gantar District, Indramayu Regency, a low level of public understanding of the hierarchy of laws and regulations is still evident, which has the potential to cause errors in the application of law within families and communities. This condition indicates the need for systematic, contextual, and easily understood legal socialization. This Community Service Program aims to improve the understanding of members of the Paguyuban Istri Peduli regarding the hierarchy of laws and regulations, while strengthening their role as agents for disseminating legal information within the surrounding community. The method employed is descriptive qualitative with a participatory approach through the delivery of materials, interactive discussions, question-and-answer sessions, and joint reflection. Data were collected through direct observation, oral question-and-answer sessions, and participant feedback forms. The results show an increase in participants’ understanding, high levels of participation in discussions, and the ability to relate legal concepts to real conditions. These findings confirm that participatory-based legal socialization is effective in enhancing public legal awareness and encouraging active community involvement at the local level.
Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Lingkungan Di Kabupaten Lebak Lia, Dila; Neng Lia; Ahmad Ramdhani; Hasyim Adnan
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/jnq2ct98

Abstract

Abstak Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor pertambangan mineral. Namun, potensi tersebut diiringi oleh maraknya praktik pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/PETI) yang menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertambangan ilegal terhadap kerusakan lingkungan serta mengkaji peran dan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan PETI di Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air akibat penggunaan merkuri dan sianida, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Dampak tersebut juga berimplikasi pada kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas hidup, serta munculnya konflik sosial di wilayah pertambangan. Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pusat telah melakukan berbagai upaya melalui penegakan hukum, pembentukan satuan tugas, serta kebijakan legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi alternatif. Namun demikian, penanganan PETI masih menghadapi kendala berupa faktor ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan terpadu yang mengombinasikan penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, legalisasi pertambangan rakyat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan guna menekan praktik pertambangan ilegal dan memulihkan fungsi ekologis di Kabupaten Lebak. Kata kunci: Pertambangan Ilegal, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak.