Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Malahayati
Arief Firmanto, Aditia
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Proses Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Pelaku Anak Di Kejaksaan Negeri Pringsewu (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022) Setiawan, Indra; Muhammad Nasarudin, Tubagus; Arief Firmanto, Aditia
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kot yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini karena penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yaitu pelaku dalam hal ini masih berumur 14 tahun dan korban masih berumur 14 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun, yang digolongkan sebagai anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian secara penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objeknya yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris yang memadukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisa peneliti dalam masalah ini adalah bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan proses pembuktian telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP dan SPPA dan mengenai dakwaan yang diberikan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah memenuhi konsep kepastian hukum namun tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak terdakwa. Proses pembuktian di persidangan dimulai pada saat pembacaan dakwaan, pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi anak korban, surat Visum Et Repertum dan terdakwa serta barang bukti guna mendapatkan titik terang dari permasalahan tersebut yang dimana semuanya saling berhubungan sesuai dengan yang diatur didalam KUHAP.
Dampak Kebijakan Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Maraknya Stockpile Batu Bara Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Wardhani, Apri Yanti; Pebrian Perdana, Andre; Muhammad Nasarudin, Tubaggus; Arief Firmanto, Aditia
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stockpile batu bara merupakan tempat penyimpanan batu bara yang pertama masuk setelah mengalami proses pengangkutan yang panjang baik dari tempat distributor ataupun dari tempat penggalian material pada industri pertambangan. Tahun 2016, konsumsi batu bara dalam negeri untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 76%, sedangkan sisanya sebesar 24% digunakan untuk industri semen, metalurgi, pupuk, kertas, tekstil, dan arang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan paham mengenai norma-norma yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti, kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan atau paragraf, istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuan nya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Hasil penelitian ini dimana dampak kegiatan stockpile ini memberikan dampak negatif dan positif. Dampak negatif nya adalah membuat polusi udara lebih banyak menghasilkan debu sehingga membuat sakit seperti sesak nafas, dan gatal-gatal pada kulit. Untuk dampak positif nya adalah menciptakan lapangan pekerjaan di perusahaan stockpile batu bara tersebut pada masyarakat yang ingin bekerja dengan keterbatasan ijazah. Peran yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sangat memberikan ruang lingkup masyarakat yang tidak luas kepada pemerintah, sebaiknya meninjau ulang Undang-Undang tersebut karena banyak isi dari pasal-pasal nya yang kontra terutama dengan masyarakat atau aktivis lingkungan hidup.
Co-Authors Indra Setiawan Muhammad Nasarudin, Tubaggus Muhammad Nasarudin, Tubagus Pebrian Perdana, Andre Wardhani, Apri Yanti