Rizky, Muhammad Rizky Syaputra
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS INVESTASI (PMDN), TENAGA KERJA, UMP, IPM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH, TERHADAP PDRB 8 KAB/KOTA PROVINSI BANTEN 2015-2022 Rizky, Muhammad Rizky Syaputra; Syafri; Nurhayati
Jurnal Ekonomi Trisakti Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Lembaga Penerbit Fakultas EKonomi dan Bisnis 

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/v4i2.18880

Abstract

Penelitian ini menguji pengaruh berbagai faktor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, selama periode 2015 hingga 2022. Faktor-faktor yang dikaji meliputi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), jumlah Tenaga kerja, Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menilai dampak faktor-faktor tersebut terhadap PDRB di 8 Kabupaten/Kota Propinsi Banten.  Hasil penelitian yang diolah menggunakan software Eviews 10 menunjukkan bahwa Tenaga kerja, dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dibandingkan Investasi PMDN, UMP, dan IPM yang menunjukkan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara Khusus, bahwa kebijakan ekonomi yang lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pengaturan pengeluaran pemerintah dapat menjadi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan PDRB di wilayah tersebut Penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang efektif di wilayah tersebut. Dengan memahami dampak variabel-variabel tersebut, mereka dapat merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di 8 Kab/Kota Provinsi Banten.