Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi Asya, Alisya Nur
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 1 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i1.1224

Abstract

Legal protection for victims of Domestic Violence (DV) is an important issue within the criminal justice system in Indonesia. Although various regulations have been established through Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, significant challenges remain in providing optimal protection for victims, particularly from a victimological perspective. This study aims to examine the legal protection and support provided to DV victims, with a focus on a victimology-oriented understanding that prioritizes the interests of the victim. The research utilizes a library research method with a normative legal approach to analyze the legal protection for victims of domestic violence (DV). Data is collected through literature review from various secondary sources, such as regulations, legal documents, academic journals, and scholarly literature. This research analyzes relevant legal norms, including Law No. 23 of 2004, Islamic criminal law, positive Indonesian criminal law, and victimology perspectives. The collected data is analyzed descriptively through a normative approach to provide an understanding of the effectiveness of regulations in providing legal protection for DV victims. This analysis aims to provide in-depth insights into legal protection for DV victims in the context of both national and international law. The analysis concludes that legal protection for DV victims in Indonesia can be seen from three perspectives: positive Indonesian law, Islamic criminal law, and victimology. Law No. 23 of 2004 provides a strong legal basis, although challenges regarding victim awareness still persist. Islamic criminal law regulates sanctions for perpetrators and victims' rights, such as compensation (diyat). The victimology perspective emphasizes the importance of victim protection, including the right to compensation. Overall, legal protection should include penalties for perpetrators and recovery and justice for victims.
Sinkronisasi Pentingnya Metodologi Interpretasi Hukum Islam Penerapan Hudud di Era Moderenisasi dalam Hukum Pidana Islam Asya, Alisya Nur
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 6 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i6.3719

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi metodologi interpretasi hukum Islam dalam konteks penerapan hudud pada era modernisasi. Hudud sebagai bagian integral dari hukum pidana Islam sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama ketika berhadapan dengan dinamika sosial, budaya, dan perkembangan sistem hukum modern yang menuntut fleksibilitas dan relevansi. Metodologi interpretasi klasik yang cenderung bersifat tekstual dan historis dinilai tidak selalu mampu menjawab kompleksitas realitas kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang lebih komprehensif, adaptif, dan kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, serta hak asasi manusia yang berkembang dalam masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif untuk menelaah berbagai literatur, teori, dan pandangan para pemikir hukum Islam mengenai relevansi hudud dalam konteks modern. Melalui analisis normatif, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya sinkronisasi metodologi interpretasi guna memastikan bahwa penerapan hudud tetap berpedoman pada tujuan syariat, namun tidak mengabaikan perkembangan pemikiran hukum dan nilai-nilai universal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan metodologi interpretasi menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menghadirkan formulasi penerapan hudud yang adil, proporsional, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip modern tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan wacana pembaharuan hukum pidana Islam di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya.