Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Jurnal Gagasan Hukum
Nur Kholim
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tindak Pidana Atas Perambahan Hutan Ilegal Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 188/Pid.B/Lh/2020/Pn Sgl Cecep Ramdani; Nur Kholim
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i02.20623

Abstract

Penerapan sanksi terhadap perambahan hutan ilegal merupakan bagian penting dari penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam konteks Undang-Undang Penegakan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup atau undang-undang lain yang relevan. langkah yang biasanya dilakukan dalam penerapan sanksi terhadap perambahan hutan ilegal yaitu seperti penegakan Hukum oleh pihak berwenang, seperti lembaga pengawas lingkungan, kepolisian, atau instansi lain yang bertanggung jawab, melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait aktivitas perambahan hutan illegal, penyitaan barang Bukti barang bukti berupa alat, kendaraan, atau hasil perambahan hutan yang disita sebagai bukti pelanggaran hukum, penyidikan dan penuntutan penyidikan dilakukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perambahan hutan ilegal tersebut penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan berdasarkan bukti yang ditemukan, pengadilan jika terdakwa terbukti bersalah, sidang pengadilan akan menetapkan sanksi yang sesuai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sanksi tersebut bisa berupa denda, kerugian ganti rugi, atau bahkan hukuman penjara tergantung pada tingkat pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.
Criminal Act of Utilization of Forest Products for Debt Payment (Review of Decision of Kendari District Court Number 495/Pid.Sus/2022/Pn Kdi.) Ramanda, Lutfhy Ramanda Ponco Wirando; Nur Kholim
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i1.16504

Abstract

This article examines the criminal act of utilizing forest products to pay debts, which is a form of illegal exploitation of natural resources, especially forests, with the aim of fulfilling personal or corporate financial obligations. This research is descriptive-analytical, using a juridical-normative approach method that focuses on the study of laws and regulations, namely Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, which was amended by Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and related criminal laws. The results of the study indicate that the criminal act of utilizing forest products to pay debts is a violation of forestry law provisions, even though it is motivated by personal economic reasons or financial needs. In this case, the theory of punishment prioritizes the objectives of rehabilitation, prevention, and deterrence for perpetrators, as well as protection of the environment and society. Although laws and regulations already exist, the main challenges in their implementation are weak law enforcement, lack of coordination between institutions, and the rampant illegal practices that are difficult to monitor. This paper recommends increased monitoring, stakeholder education and law enforcement, and the use of technology to detect forest destruction quickly and accurately.
Co-Authors Cecep Ramdani Ramanda, Lutfhy Ramanda Ponco Wirando