This Author published in this journals
All Journal Publika
Utomo, Kokoh Prio
Program Studi Administrasi Publik Universitas Esa Unggul, Jakarta

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KABUPATEN BEKASI Utomo, Kokoh Prio
Publika Vol 3, No 01 (2011): Publika
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi sa-lah satu tujuannya adalah agar daerah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, ta-pi faktanya jumlah investasi di Kab. Bekasi mengalami trend yang naik turun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelaya-nan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif di Ka-bupaten Bekasi.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  sebagai  masukan penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap pen-ciptaan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi. Metodologi analisa data menggu-nakan uji regresi berganda dengan variabel  desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebagai variabel independen dan variabel iklim investasi se-bagai variabel dependen. Hasil dan pembahasan analisis data menunjukkan bahwa variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi secara bersama-sama maupun secara individu masing-masing berpengaruh terhadap penciptaan iklim investasi kondusif. Variabel reformasi birokrasi dan variabel pelayanan publik sangat berpengaruh kare-na indikator variabel reformasi birokrasi yaitu pemerintah daerah Kab. Bekasi sangat mampu dalam menjalin sinergi (networking) dengan pemerintah daerah lain dan juga pemerintah pu-sat untuk mengupayakan orientasi pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Sedangkan variabel pelayanan publik dikarenakan indikator prosedur pelayanan publik Pemda Kab. Be-kasi sangat mudah dipahami oleh pelaksana maupun penerima pelayanan publik. Kata Kunci : kebijakan, desentralisasi, reformasi birokrasi