Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Sobirin, Lisda Apriliani; Choeriyah, Putri Utami
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1457

Abstract

Legal protection for consumers in e-commerce transactions is crucial for the development of the community's economy. E-commerce transactions are fundamentally the same as conventional transactions, with the primary difference being the medium used. When business actors and consumers enter into an agreement, both parties are bound and have rights and obligations that must be fulfilled. This writing addresses the issue of how legal protection for consumers in e-commerce transactions is reviewed from the Consumer Protection Law and the legal relationship between parties in e-commerce transactions. The method used in this research is normative juridical research. First, consumer protection is regulated in Law No. 8 of 1999 (UUPK). The objectives of the UUPK include increasing awareness, dignity, and honor of consumers, empowering consumers, and creating a consumer protection system that guarantees legal certainty and information transparency. Second, the parties involved in electronic buying and selling transactions include sellers, buyers, banks, and internet service providers. In sales contracts, the parties have different rights and obligations.
Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Sobirin, Lisda Apriliani
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 7 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i7.324

Abstract

Dewasa ini pembangunan ekonomi Islam di Indonesia berkembang dengan pesat dimana banyak didirikannya lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah, salah satunya asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip saling tolong menolong dengan cara masing-masing menghibahkan dana tabarru’. Teori murni tabarru’ tidak membolehkan adanya penggantian, namun dalam praktiknya, peserta mendapatkan penggembalian dana tabarru’ melalui klaim atau surplus underwriting, sehingga konsep tabarru’ dalam asuransi syariah kehilangan esensi yang memiliki arti tolong menolong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Dari hasil pembahasan bahwa akad yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu akad tijarah (investasi) dan akad tabarru’ (tolong menolong), sehingga dalam sistem pengelolaannya dibagi menjadi dua rekening, yaitu dana investasi dan dana hibah. Prinsip tolong menolong ini terda pat dalam akad tabarru’. Pada saat peserta mendapatkan klaim berarti peserta sedang menerima manfaat hibah bukan berarti menarik kembali dana hibah seperti yang dilarang oleh hukum Islam. Apabila tidak terjadi klaim, maka pembagian surplus underwriting dapat dilakukan dengan merujuk pada pendapat Abu Hanifah yang membolehkan penarikan kembali harta hibah selama belum dibalas, sehingga hibah yang terdapat dalam asuransi syariah dikategorikan ke dalam hibah dengan syarat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Sobirin, Lisda Apriliani; Choeriyah, Putri Utami
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1457

Abstract

Legal protection for consumers in e-commerce transactions is crucial for the development of the community's economy. E-commerce transactions are fundamentally the same as conventional transactions, with the primary difference being the medium used. When business actors and consumers enter into an agreement, both parties are bound and have rights and obligations that must be fulfilled. This writing addresses the issue of how legal protection for consumers in e-commerce transactions is reviewed from the Consumer Protection Law and the legal relationship between parties in e-commerce transactions. The method used in this research is normative juridical research. First, consumer protection is regulated in Law No. 8 of 1999 (UUPK). The objectives of the UUPK include increasing awareness, dignity, and honor of consumers, empowering consumers, and creating a consumer protection system that guarantees legal certainty and information transparency. Second, the parties involved in electronic buying and selling transactions include sellers, buyers, banks, and internet service providers. In sales contracts, the parties have different rights and obligations.
Perlindungan Hukum dan Manajemen Kontrak Atlet Muda Sepak Bola Indonesia dalam Analisis Kepatuhan Terhadap Regulasi PSSI Mardiman; Putra, Jeki Purnama; Sobirin, Lisda Apriliani; Firdaus, Muhamad Iqbal Ansori
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan manajemen kontrak atlet muda sepak bola Indonesia terhadap regulasi PSSI serta mengidentifikasi celah perlindungan hukum dalam kerangka UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus multi situs di tiga akademi sepak bola, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 18 informan kunci, analisis 25 dokumen kontrak aktual, dan observasi partisipatif selama empat bulan. Temuan penelitian mengungkap kesenjangan signifikan antara regulasi PSSI Nomor 1 Tahun 2023 dan implementasi praktis: hanya 12% kontrak memuat klausul jaminan pendidikan formal terukur, 8% mencantumkan batasan jam latihan sesuai UU Perlindungan Anak, dan 15% memiliki mekanisme exit clause yang jelas. Dualisme sistem hukum antara lex sportiva dan hierarki peraturan nasional memperparah ketidakpastian hukum bagi atlet di bawah umur yang belum memiliki kapasitas hukum penuh. Keberadaan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) belum diimbangi aksesibilitas memadai bagi atlet muda dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui amandemen Regulasi PSSI dengan mengadopsi prinsip FIFA Guardians Programme, sinkronisasi operasional dengan UU Keolahragaan, serta penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa untuk menjamin perlindungan holistik atlet muda sebagai subjek hukum rentan.
Analisis Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Penempatan Anggota Polri Luar Struktur Dalam Perspektif Kode Etik: Analysis of Police Regulation No. 10 of 2025 on the Placement of Police Officers Outside the Structure in the Perspective of the Code of Ethics Sobirin, Lisda Apriliani
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1322

Abstract

This study aims to analyze Police Regulation Number 10 of 2025 concerning the placement of POLRI members outside the organizational structure from the perspective of professional code of ethics. The research method used is normative juridical with a literature study approach to primary and secondary legal materials. The results show that Perpol 10/2025 provides legal certainty for the technical assignment of POLRI members in 17 ministries/institutions, but there are still weaknesses in ethical oversight aspects. The regulation does not yet explicitly regulate ethical oversight mechanisms, ethical accountability, and coordination between POLRI and recipient institutions. From the perspective of the professional code of ethics, placing POLRI members outside the structure has the potential to create conflicts of interest and threaten the principles of neutrality, integrity, and institutional accountability. Perpol 10/2025 requires strengthening of more transparent and accountable ethical oversight mechanisms to ensure that assignments outside the structure do not diminish POLRI's credibility as a law enforcement institution.