Kurniawan, Thomas Mulyanto
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Habib, Muhamad; Kurniawan, Thomas Mulyanto; Evarista, Violla; Ardiansyah, Riyan; Kencana, Vinanda Langgeng
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i2.3782

Abstract

Kesetaraan gender adalah prinsip yang memastikan bahwa hak, kewajiban, dan peluang bagi laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum perkawinan. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam lembaga perkawinan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip kesetaraan gender diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis terhadap pasal-pasal yang relevan, artikel ini mengevaluasi apakah undang-undang ini telah memenuhi prinsip kesetaraan gender, atau justru menciptakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam aspek formal, masih ada ketimpangan struktural dalam undang-undang yang menyebabkan diskriminasi gender, khususnya terkait dengan hak suami istri dalam hal perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Oleh karena itu, diperlukan amandemen terhadap undang-undang ini untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam praktik perkawinan di Indonesia.
Juridical Normative Analysis of Gig Worker Partnership Relationshio In Indonesia From The Perspektif of International Human Rights Standards Wihadi, Susy Putri; Kurniawan, Thomas Mulyanto; Ariyanto, Alfred; Saputri, Nunuk Jati
International Journal of Law and Legal Ethics Vol 6 No 2 (2025): Vol 6 Issue 2 October 2025
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47701/ijlle.v6i2.5805

Abstract

The growth of the sharing economy in Indonesia has shifted the traditional employment paradigm toward digital partnership schemes. However, this scheme creates legal status uncertainty, which impacts the neglect of workers' basic rights. This study aims to analyze the gap between partnership regulations in Indonesia and international Human Rights (HAM) standards regarding decent work. Using a juridical-normative method with a comparative legal approach, this study found that algorithmic control by application companies creates a subordinate relationship that is de facto an employment relationship, but lacks de jure protection. The results show violations of the right to fair wages, health insurance, and job security. This study recommends the need for a third legal category to bridge the gap in protection for gig workers.