<![CDATA[Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara. Bumdes, Sebagai Instrumen Penting Dalam Pengembangan Ekonomi Desa, Diharapkan Dapat Memberdayakan Potensi Lokal Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Namun, Pelaksanaan Kebijakan Ini Di Desa Lupu Peruca Menunjukkan Berbagai Kendala Yang Menghambat Keberhasilan Operasional Bumdes Kelampian Jaya, Yang Telah Dibentuk Pada Tahun 2019. Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif Dengan Analisis Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards Iii, Yang Melibatkan Empat Variabel Utama: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi. Data Diperoleh Melalui Wawancara Mendalam Dengan Informan Kunci, Observasi Lapangan, Dan Studi Dokumentasi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Implementasi Pp No. 11 Tahun 2021 Di Desa Lupu Peruca Terhambat Oleh Kurangnya Komunikasi Efektif Antara Pengelola Bumdes, Masyarakat, Dan Pihak Terkait Lainnya, Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dan Finansial, Rendahnya Partisipasi Masyarakat, Serta Struktur Birokrasi Yang Kompleks. Selain Itu, Pengelolaan Usaha Yang Dilakukan Oleh Bumdes Kelampian Jaya Belum Memberikan Hasil Yang Signifikan, Dengan Pendapatan Yang Fluktuatif Dan Sisa Stok Barang Yang Tidak Terjual. Penelitian Ini Merekomendasikan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Dan Penyuluhan, Penguatan Komunikasi Antara Semua Pihak Terkait, Serta Penyederhanaan Prosedur Birokrasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Bumdes Di Masa Mendatang. Diharapkan, Hasil Penelitian Ini Dapat Memberikan Kontribusi Bagi Perbaikan Pengelolaan Bumdes Di Desa Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Desa Secara Berkelanjutan.]]>
