Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI AGENT OF LAW DEVELOPMENT BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Hutagaol, Khairul Hasbi; Hasibuan, Ahmad Zakaria; Lubis, Fauziah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.158-161

Abstract

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ayat (1), advokat tetap berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dilindungi oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran seorang advokat setara dengan peran para penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim, atau wangsa catur. Penelitian normatif hukum sedang dilakukan di sini. Status advokat sebagai agen pembentukan hukum berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 dijelaskan dalam hal ini oleh para peneliti yang mencoba untuk mengevaluasi dan menganalisis berbagai undang-undang, peraturan, dan publikasi lainnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat perlu diubah, terutama pada bagian yang menjelaskan fungsinya sebagai penegak hukum fisik, sehingga menjadi jelas arti penting seorang advokat dalam kapasitasnya tersebut. Karena KUHAP merupakan peraturan perundang-undangan formal yang mengatur tentang proses peradilan pidana di Indonesia, maka penyesuaian harus dilakukan untuk memungkinkan terwujudnya sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dari setiap unsur penegak hukum Indonesia, terutama kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Kedua, dalam rangka mempertegas dan memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 
Inheritance of Different Religions from the Perspective of Shaykh Yusuf Al-Qaradhawi Hutagaol, Khairul Hasbi; Purba, Zainal Arifin
JURNAL AKTA Vol 10, No 4 (2023): December 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i4.35236

Abstract

The provisions of inheritance in Islam are very clear, the provisions of the prohibition of inheritance between Muslims and non-Muslims have been agreed upon by classical jurists. The purpose of this study is to determine the Inheritance of Different Religions in the Perspective of Yusuf Al-Qaradhawi. This research uses descriptive analysis method. This type of research is qualitative then analysed normative juridical, namely by looking for the legal basis and regulations, by analysing the Supreme Court Decision Number 16K / AG / 2010, and Yusuf Al-Qardhawi's opinion in the book Fatwa Ma'ashira. problems that occur in families where the husband leaves an heir, namely a wife who is of a different religion from him, one of the obstacles for the heir to get his rights is due to different religious factors. The results of the study explain that according to Yusuf Al-Qaradhawi, inheritance of different religions can be given to heirs of different religions without the term mandatory will as has been determined by the Supreme Court decision Number: 16K / AG / 2010 related to the opinion of Yusuf Al-Qaradhawi about inheritance of different religions is supported by Ibn Taymiyyah.