Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT Uni Apriani
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i2.22847

Abstract

Kejaksaan merupakan aparatur pemerintah yang bertindak dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 16 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antar Bank BPR (BUMD BIMA ) ) Dengan Nasabah Yang Menggunakan Jasa Pengacara Negara (Studi Pada Bank Pesisir Kota Bima ) riset metode penggunaan sosiologis hukum di dalam itu membentuk dari wawancara dilakukan oleh penulis secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam tugas dan kewenangannya Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, namun berkenaan dengan ketentuan diatas yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, jika yang dibahas adalah Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi secara non-litigasi, maka peraturan ini belum mampu mengakomodir secara komprehensif terkait upaya mediasi yang dilakukan oleh JPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu, diperlukan peraturan tambahan, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep.225/A/J/A/3/2003 Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Negara.
Settlement of Default Disputes in Credit Agreements Between BPR Bank (BUMD BIMA) and Customers Using State Attorney Prosecutors Uni Apriani; Budi Parmono; Sunardi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1452

Abstract

The State Attorney is a government apparatus that acts in law enforcement in accordance with Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004. The problems raised by the author are to determine the Settlement of Default Disputes in Credit Agreements Between BPR Banks (BUMD BIMA) ) With Customers Who Use State Attorneys (Studies At the Coastal Bank of Bima City). The research method uses sociological juridical in the form of interviews conducted by the author directly. Based on the results of the study that in its duties and authorities the State Attorney's Attorney has a very important role in law enforcement, however regarding the above provisions, namely Law Number 11 of 2021 concerning the Indonesian Prosecutor's Office, if what is discussed is related to non-litigation settlement of default disputes, then these rules has not been able to accommodate comprehensively related to mediation efforts carried out by JPN, as stipulated in the Law. For this reason, additional rules are needed, namely the provisions contained in the Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia No: Kep.225/A/J/A/3/2003 Regarding Duties and Authority of State Attorney.