Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Reformasi Hukum Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Gultom , Elisatris
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penggunaan Produk Goto Group dalam Rangkaian Operasi Marketplace Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: The Use of Goto Group Products in Tokopedia Marketplace Supply Chain based on Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Ramadhani , Husna Maulidah; Gultom , Elisatris; Sudaryat
Reformasi Hukum Vol 26 No 2 (2022): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v26i2.459

Abstract

Eksistensi marketplace Tokopedia sebagai platform “pasar digital” memberikan perubahan dalam rangkaian produksi dengan marketplace sebagai penghubung rangkaian hulu ke hilir, dimana dalam pelaksanaannya diketahui bahwa terdapat penyertaan produk dalam beberapa rangkaian produksi oleh grup perusahaan Goto. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan apabila bertujuan menguasai produksi dan menimbulkan hambatan masuk pasar. Keadaan pasca pandemi turut mempengaruhi dengan timbulnya krisis ekonomi dimana kegiatan penyediaan produk grup perusahaan dalam suatu rangkaian produksi dapat mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan. Tujuan penelitan untuk mengetahui validasi hukum dari kegiatan Goto Group dalam rangkaian operasi marketplace Tokopedia dan peran KPPU dalam mencegah integrasi vertikal pada kegiatan usaha berbasis digital. Metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti secara sah terdapat penggunaan produk Goto dalam beberapa tahapan rangkaian produksi dengan keunggulan efisiensi waktu dan pemotongan harga dimana dalam membuktikan perbuatan tersebut mengikuti analisis pedoman KPPU juga rule of reason dengan hasil belum cukup menimbulkan kerugian bagi masyarakat. KPPU menjalankan fungsi pengawasan dengan pencegahan dimana salah satunya dengan pengawasan terhadap penggabungan vertikal melalui pedoman KPPU. Minimnya pembuktian pada data rujukan putusan KPPU terhadap kegiatan integrasi vertikal dan kompleksitas model bisnis yang turut berubah akibat perkembangan teknologi bertolak belakang dengan pembaharuan regulasi KPPU terkait integrasi vertikal. Peran KPPU terbatas sampai pengadaan sosialisasi dan forum diskusi terkait persaingan usaha pada ekonomi digital khususnya integrasi vertikal yang mana telah dilampaui oleh lembaga persaingan usaha luar negeri dengan adanya inisiasi maupun pedoman baru terkait integrasi vertikal pada perusahaan berbasis digital maupun pada ekonomi digital secara menyeluruh.
Legal Protection for Electricity Business Operators in Electricity Management to Achieve Business Fairness in Indonesia Simarmata, Baron Fernando; Adolf, Huala; Gultom , Elisatris
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 3 No. 12 (2026): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v3i12.627

Abstract

Private sector involvement in electricity management in Indonesia faces significant legal hurdles following Constitutional Court decisions limiting the private sector's role. This research analyzes three main issues: first, the regulation of legal protection for business actors in electricity management; second, the implementation of legal protection for electricity business actors to realize business fairness; and third, the conceptual framework for legal protection embodying fairness in electricity business. This research employed normative juridical methodology using a descriptive analytical approach. Primary and secondary legal materials were examined through systematic interpretation of legislation, particularly Law No. 30/2009 on Electricity, Constitutional Court Decision No. 111/PUU-XIII/2015, and related implementing regulations. Qualitative juridical argumentation was applied without quantitative measurements. Three main findings emerge. First, legal protection provisions for business actors in electricity management lack clear and decisive regulation, as evidenced by legislation failing to position private business actors as primary subjects in electricity management. Second, the implementation of legal protection for electricity business actors in realizing business fairness remains inadequately accommodated within the current legal framework, where PLN maintains dominance. Third, the conceptual framework for legal protection embodying business fairness can be achieved through public-private partnership (PPP) implementation, requiring synchronization and harmonization of electricity regulations to position electricity businesses involving private participation as integral rather than merely supportive domains. Strengthening legal protection through regulatory reform and PPP frameworks is essential for achieving business fairness while maintaining constitutional principles of state control.
Co-Authors Huala Adolf Ramadhani , Husna Maulidah Simarmata, Baron Fernando Sudaryat