Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN ANTARA PEMEGANG POLIS DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG DICABUT IZIN USAHANYA Siagian, Afrialdo; Gultom, Elisatris; Sudaryat
Kyadiren Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i1.47

Perusahaan asuransi wajib memenuhi ganti kerugian klaim asuransi dari pemegang polis. Namun memungkinkan perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi klaim. Sehingga permasalahan tersebut diselesaikan melalui akta perdamaian (akta van dading) oleh para pihak di pengadilan negeri. Akan tetapi pada praktiknya bisa saja akta perdamaian dibuat setelah perusahaan asuransi dicabut izin usahanya. Hal ini dikhawtirkan melanggar Pasal 43 UU Perasuransian yang menyatakan perusahaan asuransi wajib menghentikan kegiatan usahanya dan dilarang melakukan tindakan yang dapat mengurangi aset ataupun menurunkan nilai aset perusahaan. Metode yang digunakan penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan dengan peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian dari studi kepustakaan. Penelitian ini diuraikan secara deskriptif analisis dan menarik kesimpulan dari permasalahan kekuatan hukum akta perdamaian dalam pemenuhan ganti kerugian klaim asuransi pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa akta perdamaian para pihak tetap memiliki kekuatan hukum, walaupun dilakukan saat perusahaan asuransi dicabut izin usahanya. Namun dalam melakukan pemenuhan ganti kerugian klaim asuransi yang didasari oleh akta perdamaian harus memperhatikan itikad baik para pihak. Kemudian pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian klaim asuransi perlu diikuti dengan pembubaran badan hukum dan penunjukan tim likuidator sebagaimana diatur Pasal 44 UU Perasuransian.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KEWAJIBAN LOCK UP SAHAM DALAM PROSES INITIAL PUBLIC OFFERING DI PASAR MODAL Bainal Munthaha, Alif; Gultom, Elisatris; Sudaryat
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1546

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal memiliki fungsi sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Perusahaan dapat memperoleh dana melalui penerbitkan efek salah satunya melalui mekanisme penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO). Pada praktiknya, seringkali IPO dijadikan sebagai exit strategy bagi orang dalam perusahaan, oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban lock-up saham dalam proses IPO. Pada pelaksanaannya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh emiten dan para orang dalam emiten, sehingga berdampak kerugian kepada pemegang saham minoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme lock-up di dalam pasar modal Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran lock-up dalam proses IPO di Indonesia. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat pelanggaran lock-up dapat dilakukan tindakan perlindungan yang bersifat represif berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah. Kata Kunci: IPO, Perlindungan Hukum, Lock Up

ASPEK HUKUM PENYERTAAN MODAL NEGARA MELALUI PROSES RIGHT ISSUE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA BERSTATUS PERUSAHAAN TERBUKA Sudaryat
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Badan usaha milik Negara (BUMN) terdiri dari perusahaan umum (perum) danperusahaan persero (persero). Diantara dua bentuk BUMN, persero lah yangdapat menjual sahammya ke publik sehingga menjadi perusahaan terbuka.Setelah menjadi perusahaan terbuka maka diharapkan kenirja perusahaansemikian meningkat. Kinerja Perusahaan dapat optimal jika didukung denganpermodalan yang kuat karena mampu bersaing dengan kompetitornya.Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas di PT Persero diharapkandapat menyertakan tambahan modalnya yang dikenal dengan penyertaanmodal Negara. Penyertaan modal Negara kepada BUMN persero berstatusperusahaan terbuka dilakukan melalui mekanisme right issue. Tindakan hukumini memiliki beberapa aspek yaitu aspek keterbukaan mengingat sebagaiperusahaan terbuka diwajibkan menerapkan keterbukaan penuh dalamUndang-Undang Pasar Modal, aspek perubahaan komposisi kepemilikansaham berupa penambahan komposisi kepemilikan Negara dalam BUMNtersebut sehingga pengendalian secara strategis melalui mekanisme RUPSakan lebih optimal, aspek kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagaiandari good corporate governance yang terkait penyertaan modal negara yangdananya berasal dari APBN merupakan keuangan negara sehingga perludilakukan secara hati hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan danbusiness judgement rule serta aspek peningkatan tanggung jawab Negaraterhadap kerugian persero sejalan dengan peningkatan jumlah saham dengantanggungjawab terbatas sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-UndangPerseroan Terbatas dan potensi fiercing the corporate veil sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KEWAJIBAN LOCK UP SAHAM DALAM PROSES INITIAL PUBLIC OFFERING DI PASAR MODAL Bainal Munthaha, Alif; Gultom, Elisatris; Sudaryat
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1546

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal memiliki fungsi sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Perusahaan dapat memperoleh dana melalui penerbitkan efek salah satunya melalui mekanisme penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO). Pada praktiknya, seringkali IPO dijadikan sebagai exit strategy bagi orang dalam perusahaan, oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban lock-up saham dalam proses IPO. Pada pelaksanaannya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh emiten dan para orang dalam emiten, sehingga berdampak kerugian kepada pemegang saham minoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme lock-up di dalam pasar modal Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran lock-up dalam proses IPO di Indonesia. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat pelanggaran lock-up dapat dilakukan tindakan perlindungan yang bersifat represif berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah. Kata Kunci: IPO, Perlindungan Hukum, Lock Up

Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNBP dalam Proses Kepailitan di Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan) Napitupulu, Nicholas; Sudaryat; Suryamah, Aam
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.703

State Receivables is one type of state revenue that must be paid to the Central Government. One form of State Receivables is Non-Tax State Revenue (PNBP). In the bankruptcy process, the State represented by the Ministry / Institution can become a Creditor. Creditors in bankruptcy itself are divided into 3 (three) levels. The problem is how the position of the state as the holder of PNBP itself in the bankruptcy process and how it is implied in one of the Commercial Court decisions, namely Decision Number 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan. The results of the study show that, based on positive law in Indonesia, the position of the State as a holder of non-tax revenues in the bankruptcy process is as a Preferred Creditor. Furthermore, the consideration of the panel of judges in Decision Number 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan can be said to be less precise in accommodating the position of the State itself.

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Safitri, Niken Febriani; Elisatris Gultom; Sudaryat
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v3i3.57

The Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 concerning Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD) represents a pivotal moment in strengthening legal protection for policyholders within insurance contracts in Indonesia. Prior to this ruling, Article 251 KUHD authorized insurers to unilaterally revoke insurance policies upon discovering discrepancies in the information provided by policyholders, including unintentional errors. Such a provision created an imbalance in the legal position between insurer and insured, and often led to injustice in insurance practices. Through this decision, the Constitutional Court annulled the aforementioned provision, emphasizing the importance of applying the principles of justice and proportionality in contractual relationships. This study aims to examine the implementation of the principle of justice in insurance contracts following the Court's ruling. The analysis focuses on both juridical and practical impacts on the process of forming and executing insurance agreements. This research employs a normative juridical method, with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the revocation of Article 251 KUHD has shifted the burden of disclosure, placing greater emphasis on fairness in evaluating the balance of rights and obligations between the parties. The principle of justice now plays a central role, replacing the insurer's previous unilateral dominance. This condition necessitates adaptation from both the insurance industry and regulatory authorities in formulating technical policies that prioritize consumer protection and contractual equity.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Rancakalong Tentang Perjanjian Utang Piutang dan Hukum Kebangkrutan (Kepailitan) Sudaryat; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.5833

Jawa Barat termasuk provinsi dengan pelanggan pinjaman online terbanyak di Indonesia. Meski memberikan kemudahan, pinjaman online memiliki risiko utang bunga tinggi. Selain itu, “bank emok” juga berkembang di Jawa Barat. Banyak masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah, kurang memahami isi perjanjian utang piutang, akibat hukum, dan hukum kepailitan. Pentingnya pemahaman hukum ini mendorong diadakannya penyuluhan bagi masyarakat Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Masyarakat perlu memahami bahwa isi perjanjian utang piutang bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan bersama. Risiko dari perjanjian utang piutang termasuk potensi pailit jika debitor memiliki dua atau lebih kreditor, dengan satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kondisi ini, debitor dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga. Pelatihan tentang perjanjian utang piutang dan hukum kepailitan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Rancakalong. Dengan adanya umpan balik positif dari peserta serta rencana tindak lanjut pembelajaran berkelanjutan, diharapkan masyarakat semakin berhati-hati saat berhutang dan menandatangani perjanjian utang piutang di masa depan.

Penggunaan Produk Goto Group dalam Rangkaian Operasi Marketplace Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: The Use of Goto Group Products in Tokopedia Marketplace Supply Chain based on Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Ramadhani , Husna Maulidah; Gultom , Elisatris; Sudaryat
Reformasi Hukum Vol 26 No 2 (2022): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v26i2.459

Eksistensi marketplace Tokopedia sebagai platform “pasar digital” memberikan perubahan dalam rangkaian produksi dengan marketplace sebagai penghubung rangkaian hulu ke hilir, dimana dalam pelaksanaannya diketahui bahwa terdapat penyertaan produk dalam beberapa rangkaian produksi oleh grup perusahaan Goto. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan apabila bertujuan menguasai produksi dan menimbulkan hambatan masuk pasar. Keadaan pasca pandemi turut mempengaruhi dengan timbulnya krisis ekonomi dimana kegiatan penyediaan produk grup perusahaan dalam suatu rangkaian produksi dapat mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan. Tujuan penelitan untuk mengetahui validasi hukum dari kegiatan Goto Group dalam rangkaian operasi marketplace Tokopedia dan peran KPPU dalam mencegah integrasi vertikal pada kegiatan usaha berbasis digital. Metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti secara sah terdapat penggunaan produk Goto dalam beberapa tahapan rangkaian produksi dengan keunggulan efisiensi waktu dan pemotongan harga dimana dalam membuktikan perbuatan tersebut mengikuti analisis pedoman KPPU juga rule of reason dengan hasil belum cukup menimbulkan kerugian bagi masyarakat. KPPU menjalankan fungsi pengawasan dengan pencegahan dimana salah satunya dengan pengawasan terhadap penggabungan vertikal melalui pedoman KPPU. Minimnya pembuktian pada data rujukan putusan KPPU terhadap kegiatan integrasi vertikal dan kompleksitas model bisnis yang turut berubah akibat perkembangan teknologi bertolak belakang dengan pembaharuan regulasi KPPU terkait integrasi vertikal. Peran KPPU terbatas sampai pengadaan sosialisasi dan forum diskusi terkait persaingan usaha pada ekonomi digital khususnya integrasi vertikal yang mana telah dilampaui oleh lembaga persaingan usaha luar negeri dengan adanya inisiasi maupun pedoman baru terkait integrasi vertikal pada perusahaan berbasis digital maupun pada ekonomi digital secara menyeluruh.

NOTIFIKASI PENGAMBILAN SAHAM OLEH KPPU DALAM UPAYA MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Ridha Hitalalla Hayuningtyas; Nyulistiowati Suryanti; Sudaryat
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki fungsi pengawas persaingan usaha di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya pada pengambilalihan saham melalui sistem notifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menentukan, serta merumuskan mengenai praktik pelaksanaan sistem notifikasi pada pengambilalihan saham (akuisisi) berkaitan dengan upaya pengawasan KPPU dalam rangka pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis yaitu dengan menelaah suatu hal yang memiliki hubungan dengan permasalahan permasalahan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis- normatif yang merupakan pendekatan peneletian menitikberatkan pada studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan metode analisis data dengan analisis yuridis-kualitatif.Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa fungsi pengawasan oleh KPPU pada pengambilalihan saham (akuisisi) dilaksanakan menggunakan dua sistem yaitu Pre-Notifikasi dan Post-Notifikasi sehingga terjadi dualisme hukum.

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Niken Febriani Safitri; Elisatris Gultom; Sudaryat
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v3i3.1284

The Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 concerning Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD) represents a pivotal moment in strengthening legal protection for policyholders within insurance contracts in Indonesia. Prior to this ruling, Article 251 KUHD authorized insurers to unilaterally revoke insurance policies upon discovering discrepancies in the information provided by policyholders, including unintentional errors. Such a provision created an imbalance in the legal position between insurer and insured, and often led to injustice in insurance practices. Through this decision, the Constitutional Court annulled the aforementioned provision, emphasizing the importance of applying the principles of justice and proportionality in contractual relationships. This study aims to examine the implementation of the principle of justice in insurance contracts following the Court's ruling. The analysis focuses on both juridical and practical impacts on the process of forming and executing insurance agreements. This research employs a normative juridical method, with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the revocation of Article 251 KUHD has shifted the burden of disclosure, placing greater emphasis on fairness in evaluating the balance of rights and obligations between the parties. The principle of justice now plays a central role, replacing the insurer's previous unilateral dominance. This condition necessitates adaptation from both the insurance industry and regulatory authorities in formulating technical policies that prioritize consumer protection and contractual equity.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search