Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Implications of Coercive Success Fee Demands by Attorneys Promising Victory Before Case Resolution Pramudita, Laurentius Ervin Ricky; Sari, Retno Dewi Pulung
Reformasi Hukum Vol 28 No 2 (2024): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i2.1032

Abstract

The practice of coercively demanding a success fee by lawyers who promise victory to clients before a case is resolved raises serious legal and ethical concerns. This study aims to examine the legal implications of such actions and their relation to violations of the Code of Ethics for Advocates. The research employs a normative legal method with a qualitative juridical approach, using library research on primary and secondary legal materials. The findings indicate a shift in values within the legal profession from a socially driven service to a profit-oriented practice which reflects a degradation of lawyers' social responsibility in providing non-commercial legal assistance. A success fee is, in principle, a legitimate additional compensation if agreed upon professionally and paid after the case has concluded. However, promising a favorable outcome before resolution and using it as a means to demand payment constitutes a breach of ethical standards. The study concludes that lawyers who guarantee case outcomes and coercively demand success fees are in serious violation of professional ethics and may be subject to both ethical and legal sanctions. It is recommended that the advocate professional bodies reinforce ethical supervision mechanisms and provide continuous legal ethics training to prevent such practices.
Edukasi Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM Binaan Kelurahan Bendul Merisi Surabaya Mayasari, Dian Ety; Syaputri, Martika Dini; Pramudita, Dominicus Ervan Ricko; Pramudita, Laurentius Ervin Ricky
DEDIKASI PKM Vol. 5 No. 1 (2024): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v5i1.35996

Abstract

Keberadaan merek membantu bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya karena merek ini merupakan identitas yang membedakan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Agar mendapatkan perlindungan hukum bagi pemilik merek dari tindakan persaingan usaha yang tidak sehat seperti pemalsuan atau peniruan merek yang dapat mengelabui konsumen, maka merek ini harus didaftarkan karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yang artinya siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu akan mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat merek yang didaftarkan haruslah mempunyai daya pembeda dengan merek yang lain. Tujuan dari diadakan edukasi hukum tentang pentingnya pendaftaran merek ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyadarkan para pelaku UMKM bahwa pendaftaran merek ini dapat membuat mereka terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi, sehingga kegiatan bukan hanya satu arah dari narasumber saja, tetapi juga dua arah yaitu dari narasumber dan peserta. Pengutamaan dalam pendaftaran merek ini selain memenuhi syarat administrasi yang sudah ditentukan, dalam permohonan pendaftaran merek haruslah merek yang memiliki daya pembeda dengan merek yang lain karena merek ini merupakan suatu identitas yang bisa membantu keberhasilan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.