Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA YANG TIDAK MELAKSANAKAN EMPLOYEE BRANDING MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Roro Wilis
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakHubungan industrial dalam pembangunan ekonomi suatu negara antara pekerja danpengusaha memiliki peran strategis. Di Indonesia , hubungan tersebut diatur oleh berbagairegulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang inimenetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjamin perlindungan hukumdalam proses kerja. Penelitian ini mengkaji konsep employee branding, yaitu suatu strategiperusahaan dalam mambangun citra positif sebagai tempat kerja yang menarik bagipekerja. Meskipun employee branding secara eksplisit tidak diatur peraturan dalamperundang-undangan, konsep memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkanloyalitas pekerja, produktivitas, serta daya saing perusahaan.
PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA YANG TIDAK MELAKSANAKAN EMPLOYEE BRANDING MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Roro Wilis
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6739

Abstract

Hubungan industrial dalam pembangunan ekonomi suatu negara antara pekerja dan pengusaha memiliki peran strategis. Di Indonesia , hubungan tersebut diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjamin perlindungan hukum dalam proses kerja. Penelitian ini mengkaji konsep employee branding, yaitu suatu strategi perusahaan dalam mambangun citra positif sebagai tempat kerja yang menarik bagi pekerja. Meskipun employee branding secara eksplisit tidak diatur peraturan dalam perundang-undangan, konsep memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan loyalitas pekerja, produktivitas, serta daya saing perusahaan. Namun muncul pertanyaan apakah pelanggaran terhadap kebijakan employee branding dapat dijadikan sebagai dasar yang sah untuk PHK sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja. Kegagalan implementasi employee branding berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, seperti tingginya perputaran tenaga kerja (turnover), konflik dalam hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Penelitian ini menekankan pentingnya pelaksanaan employee branding yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan pekerja dengan ketentuan sesuai hukum yang berlaku. Pasal 158 UU Ketenagakerjaan bahwa harus dibuktikan kesalahan berat yang berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan, Maka perusahaan harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan tidak melakukan PHK sepihak. Pelanggaran employee branding, perusahaan tidak dapat secara sepihak menetapkan pelanggaran kesalahan berat tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasar PHK. Hanya dapat dilakukan PHK dengan alasan kesalahan berat jika pelanggaran yang terjadi harus terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi perusahaan atau merusak citra perusahaan secara signifikan. Tanpa bukti yang cukup alasan PHK berbasis pelanggaran employee branding dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat dipertahankan di hadapan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pembuktian yang kuat dan proses hukum yang sesuai dalam setiap keputusan PHK, termasuk yang didasarkan pada kebijakan employee branding. Hal ini memastikan bahwa untuk terlindungi hak-hak pekerja dan perusahaan tetap mematuhi ketentuan hukum hukum yang berlaku. Maka dengan demikian, perusahaan perlu menerapkan kebijakan employee branding dengan hati-hati sebagai dasar PHK untuk menghindari potensi sengketa hukum dan menjaga hubungan industrial. Kata Kunci: Hak Pekerja, Employee Branding, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum.
Promoting Critical Thinking Skills through History Research in the Classroom: An Innovation in Character Education Roro Wilis; Dyah Kumalasari; Nendri Hapsari
Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Vol. 12 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Educational Sciences, UIN (State Islamic University) Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sd.v12i1.47017

Abstract

This study aims to explore the implementation of a history research class at SMA Negeri 9 Yogyakarta that utilizes the development of critical thinking skills to build student character. This research uses a qualitative method with a case study at SMA Negeri 9 Yogyakarta. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and document analysis. Sampling was done by purposive sampling involving subjects such as history teachers and some grade X students; then analyzed using the interactive model data triangulation technique. The results showed that the systematic implementation of history research classes was intended to provide students with a deeper understanding in a practical way. In addition to introducing regional identity, the use of local history of Yogyakarta Special Region as a learning resource can also accelerate knowledge transfer. Interestingly, history teachers at SMA Negeri 9 Yogyakarta try to update Kuntowijoyo's research method by presenting digital sources to reconstruct historical events. In addition to fulfilling the six indicators of critical thinking skills, the implementation of history research classes also internalizes character education. This research implies that the development of critical thinking skills in history learning has a positive impact on student character building. The results of this study can be useful as an alternative reference regarding the history learning model.
Dinamika Pondok Pesantren Tremas Pacitan Pasca Masa Fatrah (1952-1965) Roro Wilis; Wildhan Ichzha Maulana
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah Vol 8 No 2 (2026): SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Publisher : LP4MK STKIP PGRI Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31540/sindang.v8i2.4158

Abstract

This research endeavors to analyze the dynamics of the Pesantren Tremas after the fatrah period (the head caregiver vacuum) since the 1948 PKI Madiun revolt. It employs a historical methods, including four stages: heuristics, verification, interpretation, and historiography. Data sources were obtained from oral statements by descendants of Kyai Hamid Dimyathi (the head caregiver of Pesantren Tremas) and relevant textual sources. The results illustrate that Kyai Hamid Dimyathi died as a victim of kidnapping by the PKI group, causing the Pesantren Tremas to enter a fatrah period (1948-1952) and stagnation. During the fatrah period, a deliberation was held by the extended families of Raden Dipomenggolo and Raden Honggowijoyo, who appointed Kyai Hasyim IKyaisan as interim caregiver, assisted by Kyai Darul Kyaioiri and Kyai Nawawi. Next, prepared Kyai Habib Dimyathi and Kyai Harist Dimyathi (Kyai Hamid Dimyathi’s sibling), who was still studying at the time, to become the next head caregiver. After the fatrah period (1952-1965), Kyai Habib Dimyathi and Kyai Harist Dimyathi was appointed as the head caregiver and immediately implemented three programs: renovating the dormitories damaged by the 1948 PKI attack, building a madrasah, and reforming the pesantren’s curriculum.
Persepsi Guru tentang Literasi Sejarah di Era Disinformasi: Implikasinya terhadap Pembelajaran Sejarah Roro Wilis; Wilis, Roro; Jovanda, Reynaldy; Parhamah, Winda Pitriani; Imroah Laina Retno Mukti Kusuma; Hidayat, Syahrul
Paedagogie Vol 21 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/paedagogie.213.17427

Abstract

This study aims to analyze teachers' perceptions of historical literacy in the era of disinformation and their implications for the implementation of history learning. A qualitative approach with a multiple case study design was used to understand patterns and explore data in depth on the research subjects, namely history teachers and student representatives at SMA Negeri 6 Yogyakarta and SMA Negeri 9 Yogyakarta. Data collection was carried out through direct observation, in-depth interviews, and document analysis; while secondary sources were obtained from an inventory of indexed scientific articles relevant to the research topic. Data analysis was carried out using triangulation of sources and techniques. The results of the study indicate that a proper understanding of the concept of historical literacy can contribute to preparing students to be adaptive in the era of disinformation. History teachers at SMA Negeri 6 Yogyakarta and SMA Negeri 9 Yogyakarta define historical literacy not only as the ability to read and write, but also as the ability to analyze historical sources, verify and compare various pieces of information, and construct interpretations based on historical evidence. These perceptions have implications for the implementation of student-centered learning, the selection of contextual and controversial materials, and the use of authentic assessments oriented towards Higher Order Thinking Skills (HOTS).