Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Prosedur Pemanggilan Para Pihak yang Bersengketa Mukharomah, Aulia
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The procedure for summoning the parties to the dispute is one of the important stages in the legal process. This invitation aims to inform the parties involved about the time, place and agenda of the conference so that they can prepare themselves to attend the process. This article discusses in detail the steps that must be taken in a summons, starting from preparing the summons letter, delivery method, to receiving it by the contacted party. Apart from that, various legal threats are also explained if one of the parties does not comply with the summons, including possible legal sanctions and the impact on broadcasting. By understanding this procedure, it is hoped that the parties to the dispute will be better prepared and cooperative in facing the legal process, and can avoid negative consequences due to their absence.
Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan Oktavia, Lia; Salsabilla, Haniva; Mukharomah, Aulia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran dewan komisaris dalam struktur tata kelola perusahaan sangat penting untuk memastikan pengawasan dan pengelolaan perseroan yang efektif. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi kebijakan dan kinerja direksi guna meningkatkan nilai serta keberlanjutan perusahaan. Optimalisasi peran dewan komisaris dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi, independensi, dan profesionalisme anggota dewan, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Artikel ini membahas pentingnya penguatan peran dewan komisaris dalam meningkatkan kinerja perseroan dan menawarkan strategi untuk memperkuat fungsi pengawasan yang mereka lakukan.
Transformasi Hukum Perbankan Melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor Oktavia, Lia; Mukharomah, Aulia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Layanan Keuangan Tanpa Kantor, atau yang sering disebut sebagai Laku Pandai, merupakan salah satu inovasi dalam bidang hukum perbankan. Aturan terkait Laku Pandai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap perkembangan layanan perbankan, dengan tujuan utama mempermudah akses bagi seluruh lapisan masyarakat melalui transaksi yang cepat, efektif, dan mudah dijangkau. Salah satu contoh layanan ini adalah BRILink dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pemilihan BRILink didasarkan pada tingginya jumlah agen Laku Pandai, terutama di daerah Asahan, termasuk desa-desa terpencil yang jauh dari kota. Keberadaan layanan ini memudahkan masyarakat desa, seperti di Bunut Seberang, Kabupaten Asahan, yang menjadi mitra target pengabdian. Secara keseluruhan, layanan keuangan tanpa kantor seperti Laku Pandai memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan dan mampu menjangkau masyarakat di pedesaan. Keberadaan Laku Pandai menunjukkan perkembangan dalam materi hukum perbankan, dan keterkaitan antara regulasi, lembaga keuangan, dan teknologi menjadi satu kesatuan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.