<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Artificial Intelligence sebagai subjek hukum dalam Hukum Nasional Indonesia dan mengetahui status hak cipta atas hasil Artificial Intelligence. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum nasional, AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena AI hanya menjalankan perintah dari manusia dan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai manusia yang memiliki kecakapan hukum. Akan tetapi, AI dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subjek hukum, karena perkembangan AI akan menciptakan suatu era yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Kemudian hasil karya AI jika ditinjau dari UU Hak Cipta, tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena secara yuridis bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan secara teoretis bertentangan dengan teori kekayaan intelektual. Kendati demikian, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang dilakukan di Uni Eropa yakni pendekatan berbasis desain yang dikombinasikan dengan interpretasi kreativitas perancang. Sehingga untuk menentukan apakah suatu hasil karya AI dapat dilindungi oleh hak cipta, harus dinilai sejauh mana kontribusi pengguna terhadap penyempurnaan karya tersebut.]]>
