Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Karim, Aldin
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sertifikat Tanah di Garis Ombak Menimbang Hak Masyarakat Botutonuo Karim, Aldin; Junus, Nirwan; Bakung, Dolot Alhasni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 3 (2025): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v4i3.5548

Abstract

This research aims to examine the binding force of coastal border land regulations and the mechanism for issuing land certificates by the National Land Agency (BPN) in Botutonuo Village, Bone Bolango Regency. The background of this research is based on the increasing land ownership conflicts in coastal areas, particularly regarding the coastal boundary limits, which are regulated to be at least 100 meters from the highest tide line as stated in Presidential Regulation Number 51 of 2016. The research method used is empirical law with a qualitative approach, thru interviews with the community, village officials, and the National Land Agency (BPN), direct observation in the field, and literature studies. The research results show that the coastal community of Botutonuo has inherited land ownership, but when the certification process was carried out thru the PTSL, PRONA, or sporadic registration programs, problems arose because some of the land parcels for which certificates were issued were located in coastal buffer zones. This creates conflict between customary rights, the economic interests of the community, and the country's legal rules. On the one hand, land certificates provide legal certainty, access to capital, and improved well-being; however, on the other hand, their issuance has the potential to violate ecological aspects and cause disputes between residents. The findings of this research confirm the importance of harmonization between land regulations, environmental conservation, and the economic needs of coastal communities to achieve social justice and sustainable coastal space management.
MENGUAK MONOPOLI DAN PELANGGARAN PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PENERBANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS GARUDA INDONESIA VS. ROLLS-ROYCE) Karim, Aldin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 6: Nopember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i6.8898

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, dengan studi kasus khusus pada sengketa antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce. Kasus ini memunculkan persoalan penting terkait ketergantungan maskapai pada satu pemasok dalam industri penerbangan, yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan konsumen akibat terbatasnya pilihan dan harga yang tidak kompetitif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha, baik di Indonesia maupun secara internasional. Sumber hukum primer, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta ketentuan internasional dari WTO dan perjanjian regional, digunakan untuk menganalisis hak konsumen dan peran hukum persaingan dalam menangani praktik monopoli lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli seperti yang diduga dilakukan oleh Rolls-Royce memiliki dampak signifikan pada kestabilan dan efisiensi operasional maskapai yang menjadi konsumennya. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat mekanisme hukum internasional dan meningkatkan kerja sama lintas negara untuk mengatasi praktik anti-kompetitif oleh perusahaan multinasional. Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya diversifikasi rantai pasokan dan pengembangan industri suku cadang domestik sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada satu entitas tunggal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan persaingan yang lebih responsif dalam melindungi hak konsumen dalam konteks perdagangan global.
Co-Authors Dolot Alhasni Bakung Nirwan Junus