Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.28
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pelangi Ilmu Jurnal Inovasi Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Jurnal Yuridis GANEC SWARA Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Pemuliaan Keadilan Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Nirwan Junus
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 96 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 96 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo Junus, Nirwan
Jurnal Pelangi Ilmu VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Jurnal Pelangi Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.252 KB)

Abstract

Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh Negara di arahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh Negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi social hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencega pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik, social, pertahanan keamanan, serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui redistribusi tanah atau konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan mempercepat pengembangan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah.
KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGATURAN KAWASAN DANAU Junus, Nirwan; Mamu, Karlin Zakaria
Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.862 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1052

Abstract

Paper ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dalam penataan dan pengaturan kawasan danau Limboto. Output dalam paper ini adalah menemukan relevansi kebijakan yang akan memberikan perlindungan terhadap hak milik masyarakat bantaran Danau Limboto melalui penataan dan pengaturan kawasan danau dengan tidak merusak fungsi danau Limboto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan wawancara dengan responden, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang khususnya pada kawasan danau masih lemah dalam aspek keserasian fungsi ruang yang tujuannya untuk keberlanjutan sumber daya alam. Oleh sebab itu. pemerintah telah melakukan penataan kawasan danau melalui penetapan zonasi serta melakukan percepatan penetapan danau Limboto sebagai kawasan geopark  nasional, sehingga  memberikan multifungsi yakni selain manfaat untuk wisata, geopark juga merupakan langkah untuk menyelamatkan Danau Limboto dari eksploitasi sumberdaya yang berlebihan. Kata kunci:    Kebijakan, Penataan, Kawasan Danau.
Pemanfaatan Limbah Kelapa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa untuk Mendukung Pelestarian Lingkungan Ditengah Pandemi COVID-19 Junus, Nirwan; Mandjo, Julius; Mamu, Karlin Z
Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Sbermas (Sinergi Bersama Masyarakat)
Publisher : Univeristas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/sibermas.v9i1.7816

Abstract

Tingginya produksi kelapa di Kabupaten Pohuwato khususnya di Kecamatan Patilanggio kiranya dapat dikembangkan sebagai potensi desa. Namun kurangnya inovasi dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan limbah kelapa menjadi produk yang bernilai jual menyebabkan limbah kelapa tidak mempunyai nilai bahkan nilai jualnya sangat murah, sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakatdi masa Pandemi Covid-19.Target dari program ini yakni 1) mengidentifikasi potensi desa dan permasalahan desa khususnya terkait pemanfaatan limbah kelapa, 2) melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, penyuluhan pentingnya pengembangan potensi desa di masa Pandemi Covid-19 serta penyuluhan tentang cara mencegah penyebaran Covid-19 dan cara mencegah stunting pada anak. 3) melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat Desa Ilohelumo dalam memanfaatkan potensi desa dengan cara mengolah limbah kelapa menjadi berbagai produk yang bernilai jual sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa untuk mendukung pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi, edukasi serta pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PEMILIK TANAH (POMPANISATOR) DI DESA PILOHAYANGA KEC.TELAGA KABUPATEN GORONTALO Nirwan Junus
Jurnal Inovasi VOL 05, NO 04, 2008
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian bagi hasil adalah perjajian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dengan seorang atau badan hukum pada pihak lain dalam undang-undang ini disebut: Penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Undang-undang ini sebagai pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap 1 : 1, yaitu untuk padi yang ditanam di sawah. Untuk palawija di sawah dan untuk tanaman di tanah kering bagian penggarap adalah 2/3 dan pemilik 1/3. Untuk daerah-daerah di mana imbangan tersebut telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap. Berdasarkan observasi yang ditemui di lapangan, ternyata praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak lebih cenderung menyatakan kesepakatannya secara lisan tanpa menghiraukan syarat formal, atau didasarkan atas "saling percaya" oleh kedua belah pihak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum tertulis (UU. NO. 2 Tahun 1960) yang menitikberatkan syarat formal tertulis, justru diperhadapkan dengan tradisi budaya saling mempercayai sesama diantara mereka.
SISTEM HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH Nirwan Junus
Jurnal Inovasi VOL. 09, NO. 02, THN. 2012
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.724 KB)

Abstract

Dalam memasuki pengembangan pasca orde baru sumber daya pesisir dan lautan akan menjadi tumpuan harapan untuk pembangunan ekonomi. Keinginan ini didasarkan kepada fakta fisik, bahwa kurang dari dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan yang dikelilingi 81.000 km. Garis pantai dengan jumlah pulau lebih kurang 17.000 yang tersebar di seluruh propinsi wilayah laut tersebut. Disamping terkansung sumber daya alam non hayati tak terbaharui, energi dan jasa lingkungan, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kandungan sumber daya dapat diperbaharui (renewable resources) yang merupakan kekayaan keanegaragaman hayati laut Indonesia seperti : ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumpu laut, magrove, karang, lamuti, penyu dab biota lainnya. Sesuai dengan kebijakan politik untuk memacu desentralisasi, maka pengelolaan sumber daya kelautan akan lebih banyak didelegasikan kepada pemerintah daerah, hal ini tentu saja memberilan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi kelautannya bagi kesejahteraan daerah. Disisi lain juga menciptakan kemungkinan ekploitasi sumber daya hanya untuk pertumbuhan daerah.
Urgensi pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Mohamad Firmansyah Usman; Nirwan Junus; abdul Hamid Tome
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2285

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the philosophical, sociological, and juridical foundations related to the arrangement of E-Voting in the simultaneous implementation of Pilkada. This type of normative research uses the Statue Approach, the Conceptual Approach. and the Comparative Approach. Based on the results and discussion, it can be concluded that: 1) in a philosophical, sociological, and juridical basis, the implementation of regional head elections by means of the E-Voting method must be in accordance with the Formation of Prevailing Laws because it has a philosophical, sociological, and juridical basis. regulations that have been issued by the government should be able to be a solution to all the cases that have occurred, including the problem of simultaneous regional head elections in several situations. This is because the existing laws and regulations are unable to answer the problems that occur. So that the KPU immediately follows up on the orders of Law Number 10 of 2016 in Article 85 paragraph 1 and Article 98 Paragraph 3 regarding E-Voting arrangements in the implementation of simultaneous regional head electionsAbstrakTujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan Pilkada serentak. jenis penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat  disimpulkan bahwa: 1) secara landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara metode E-Voting harus berkesesuian dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena memiliki basis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harusnya mampu menjadi solusi atas semua perkara yang terjadi, termasuk persoalan pemilihan kepala daerah serentak dibeberapa situasi. Sebab dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu menjawab persoalan yang terjadi. Sehingga KPU segera menindak lanjuti perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 98 Ayat 3 terkait pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
Granting Business License to Fuel Traders “Pertamini” As a Form of Legal Protection Nirwan Junus; Karlin Zakaria Mamu; Mohamad Syahnez W. Aditya Cono
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.987 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i1.7270

Abstract

Oil and Gas plays an important role in the fulfillment of fuel needs from both the industrial and transportation sectors. This regulation on Oil and Gas has provided a legal basis in its implementation.  The presence of retail fuel businesses "Pertamini" is causing legal problems, this is because the existence of these businesses do not have a formal business license at all.This paper analyzes the sale of fuel under the brand "Pertamini" which does not have a business license. This research uses normative legal research method with statute approach and conseptual approach.The results showed that, with the increasing number of "Pertamini" fuel traders without a license, it will certainly have implications for the law and uncontrolled management of Oil and Gas. Therefore, the government and related agencies can issue permits to "Pertamini" fuel traders. Because by obtaining a legal business license, in terms of its management can be carried out optimal supervision to prevent the occurrence of fuel misuse. This also includes efforts to provide certainty and legal protection to "Pertamini" Fuel Traders.
Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah Moh Taufiq Zulfikar Sarson; Nirwan Junus
Jurnal Abdidas Vol. 3 No. 5 (2022): October Pages 785 - 943
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v3i5.643

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan ha katas tanah. Namun masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat. Adapun sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Metode yang digunakan pada kegiatan penyuluhan hukum adalah metode dialog interaktif. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tata cara pendaftaran tanah. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan penyuluhan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang taat dan sadar hukum.
SOSIALISASI HUKUM, PELATIHAN & PENINGKATAN PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN NON FORMAL PADA PESERTA DIDIK Nirwan Junus; Mutia Cherawaty Thalib; Karlin Z. Mamu
Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Vol 11, No 6 (2022): Jurnal Sibermas (Sinergi Bersama Masyarakat)
Publisher : Univeristas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/sibermas.v11i6.14078

Abstract

The problems of teenangers are increasingly complex and concerning, especially in the current era of globalization. The rise of liquor in teenagers and the problem of gambling in the general public are certainly triggers for conflict, in addition, problems in the field of education, namely the lack of educators at SDN 11 Batudaa Pantai, difficulties for children in learning, such as the Koran, reading and arithmetic must can be solved. Therefore, the approach taken is through education and law counseling. The targets of this program are 1) to carry out socialization/law counseling in order to provide understanding and increase public legal awareness, especially in teenagers, 2) to provide assistance in order to improve student learning patterns in terms of reading and arithmetic, 3) to help educators in SDN 11 Batudaa Pantai in minimizing the problems faced, especially in terms of reading and arithmetic and 4) re-activating the TPA which has long been absent, and 5) Empowering the younger generation of Lamu Village to be more creative in developing the village. The method used in this activity is to provide socialization/legal counseling to the community, as well as providing assistance to students in reading and arithmetic.
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Provinsi Danau Limboto Sumarni Sumarni; Nirwan Junus; Julius T. Mandjo
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i1.187

Abstract

Secara vertikal Indonesia membagi kekuasaannya menjadi beberapa bagian yang terdiri dari kekuasaan pusat dan daerah. Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia adalah danau. Danau Limboto termasuk 15 danau prioritas nasional yang termasuk dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Berbicara perihal pelaksanaan PERDA No. 9 Tahun 2017 mengenai implementasi penataan ruang ditemukan bahwa pemanfaatan wilayah strategis tidak sesuai dengan konsep dan pola penataan ruang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kajian kepustakaan. jenis pendekatan yakni perundang-undangan dan konseptual dimana penulis menganalisis bahan hukum primer,sekunder, dan tersier serta analisis bahan hukum deskriptif. Penataan ruang ialah suatu sistem perencanaan, pengendalian serta pemanfaatan tata ruang. proses tersebut ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah yang disebut RTRW. Untuk mencapai tujuan penataan ruang perlu penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan esensi lingkungan hidup. kebijakan pengelolaan danau limboto belum memiliki kekuatan lintas sektor diantara sektor-sektor terkait. Kosongnya kelembagaan khusus tidak dapat mengatur danau yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar sektor sehingga kebijakan yang dihasilkan belum sinergi dan optimal dalam mendukung kebijakan. Sehinggan kiranya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat kebijakan tata ruang yakni dengan melakukan penataan kawasan danau limboto melalui penetapan zonasi danau limboto serta melakukan percepatan dan penetapan danau limboto sebagai geopark nasional. Sehingga hal tersebut memberi efek multifungsi yakni selain untuk wisata, tetapi juga sebagai langkah untuk menyelamatkan danau limboto dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Selanjutnya diharapkan dapat mengatur pengelolaan RTRWS dengan melibatkan semua stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat sebagai upaya penyelematan danau limboto.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Rezal Antukai Abdullah, Windi Friliani Aditya Pratama Daud Agustin Ali Ahmad Ahmad ALINTI, SITI NURHALIZAH Alvid Cesariansyah Jusuf Andi Fahrul Adhzulhaq Anggriani Ibrahim Anton Sujarwo Dunggio Aprilinda Rahman Apripari, Apripari Badu, Linawaty Wadju bakung, Dolot Alhasani Daud, Aditya Pratama Debi Rahmat Huntialo Dewa Ezza Mahendra Ungko Dewa Ezza Mahendra Ungko Dg Malanye, Matra DHEA ANANDA ADAM Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Fazri Elfrikri, Nurul Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gita Amalia S. Aru Gumohung, Sintia Guntur Guntur Harun, Ihsanti Putri HARUN, YUSRIN M. Herliono, Anggun Angriani Putri Irlan Puluhulawa Islamiati M. Umar IYAN KASIM Jufryanto Puluhulawa Juldin Latama Julius Mandjo Julius T. Mandjo Kai, Muh. Iksan Putra Karim, Aldin Karlin Z. Mamu Laras Cipta Ilahi Lidwina Savira Nurulhaq Livya Asifah Magfira Ngabito Lukum, Silvani Nur Rahmat Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Marsandy Calvin Budiman Melki T. Tunggati Mellisa Towadi Mifta Huljana Usman Moh. Alfajar Mursidah Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Yoenardi M. Basiman Mohamad Firmansyah Usman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Ikra Husain Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Syahnez W. Aditya Cono Mohamad Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Syauqi Pakaya Mohammad Taufiq Z. Sarson Moohulao, Fathia Nurul Hasanah Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Nur Rifaldi Rachman Muhamad Nur Rifaldi Rachman Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Mutia Cherawaty Thalib Nagita Pujiastuti Djafar Nayla Utami Yasin Novita Daud NUR AYIN HIOLA Nurul Fazri Elfikri Nurul Inayah Muchlisa Syarifudin Nurul Magfirah, Nia Nurvazria Achir Nusi, Andri Nuvazria Achir Pontoh, Vara Dila Putri, Viorizza Suciani Rahmi Nuraini Puspawardani Ramadhani S, Sufina Anugerah Reynaldi B. Ndeo Rivaldi Moha, Mohamad Rivaldo Yustitio Syauta Rizky Dwitama Bagaskara Modjo Rizky Dwitama Bagaskara Modjo Sahid, Kheeisya Arzeeta S Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikr Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Savira Nurulhaq, Lidwina Sindi Pulumuduyo Siti Khodijah Siti Mirta Liyani Halid Sri Listiani K. Umar Sri Nanang Kamba Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri Olawati Suaib Suaib, Sri Olawati Sultan, Rahmadaniyah Sumarni Sumarni Suwitno Yutye Imran Syahrul Ramadhan Ayuba Turuki, Zulfikar Waode Mustika Yulin Kamumu Yulin Kamumu Yunus, Yultiar Rahmat Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad