Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge
Nurwahida H. Patamani
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
LANSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA Nurwahida H. Patamani
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i7.9121

Abstract

Lansia sebagai bagian dari masyarakat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks kecakapan hukum mereka sebagai subjek hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum lansia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan prinsip kecakapan hukum dan bagaimana mekanisme pengampuan dapat diterapkan untuk melindungi lansia yang tidak lagi cakap hukum tanpa melanggar hak asasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur kedudukan hukum lansia serta mengidentifikasi mekanisme pengampuan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer seperti KUH Perdata dan peraturan terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia tetap diakui sebagai subjek hukum, tetapi dengan batasan tertentu ketika kecakapan hukum mereka menurun. Mekanisme pengampuan, jika diterapkan secara transparan, proporsional, dan menghormati martabat individu, dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif tanpa melanggar hak asasi mereka. Diperlukan penguatan edukasi masyarakat, aksesibilitas prosedur hukum, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.
Co-Authors