Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pagaruyuang Law Journal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
Mukhson, Valiant Sinka Zannuba
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Mukhson, Valiant Sinka Zannuba; Widodo, Selamat
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6177

Abstract

Perkawinan merupakan hak asasi yang diakui oleh Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menghubungkan kehidupan keluarga berlandaskan prinsip spiritual berdasarkan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa. Namun, beberapa perusahaan masih memberlakukan aturan yang membatasi perkawinan antar pegawai, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menganulir kebijakan tersebut berdasarkan Keputusan MK No. 13/PUU-XV/2017. Penelitian ini mengkaji penerapan putusan tersebut dan hambatan pada pelaksanaannya, dengan fokus pada PT. Slamet Langgeng dan Yayasan Hang Tuah Jakarta.Kajian ini dianalalisis dengan metode normatif emipiris berdasarkan pendekatan aturan hukum, perbandingan, dan kasus, serta menganalisis data kualitatif dari observasi langsung dan peninjauan dokumen. Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun aturan larangan sudah dinyatakan tidak berlaku, perusahaan-perusahaan tersebut masih menerapkan aturan larangan perkawinan.Kebijakan tersebut bertentangan dengan Keputusan MK No. 13/PUU-XV/2017 yang menegaskan kebijakan melarang perkawinan antara sesama pegawai di perusahaan yang sama melanggar hak dasar dengan tujuan menikah dan membangun keluarga. Hambatan dalam menerapkan putusan ini adalah kekhawatiran terciptanya lingkungan kerja yang kurang profesional serta munculnnya potensi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah pada Masa Pilkada Serentak Mukhson, Valiant Sinka Zannuba
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 17 (2024): Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v17i.1171

Abstract

The implementation of the 2024 simultaneous general elections has serious political implications because it creates a power vacuum in the regions. The regional head vacancy occurred due to the abolition of the 2022 and 2023 regional elections, which resulted in most regions at the provincial to district / city level not having a definitive regional head. To anticipate the government vacancy, in accordance with Law No.10/2016 on Regional Head Elections, the appointment or appointment of acting regional heads is carried out. The need for affirmation regarding the process of filling vacancies in the position of regional head is also still within the scope of democratic interpretation as stipulated in Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution. Therefore, it needs to be taken into consideration and attention for the government to issue implementing regulations as a follow-up to Article 201 of Law No.10/2016.
Co-Authors Widodo, Selamat