Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENANGANAN EKSISTENSI IMIGRAN GELAP BERDASARKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN INDONESIA Azhim, Abdul Raafi Nur; Wildan, Alvino Arya Putra; Ramadita, Aliffia
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.631

Abstract

Penelitian ini membahas penanganan eksistensi imigran gelap di Indonesia dari perspektif keimigrasian. Seiring dengan kemajuan teknologi dan posisi strategis Indonesia, jumlah imigran ilegal meningkat secara signifikan, menimbulkan ancaman terhadap keamanan, stabilitas sosial, dan ekonomi nasional. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan analisis deskriptif kualitatif untuk menggali dampak serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan dan penanganan imigran gelap. Temuan menunjukkan bahwa imigran gelap sering terlibat dalam aktivitas kriminal dan mengganggu ketertiban masyarakat. Upaya penanganan dilakukan melalui pengawasan ketat di perbatasan, tindakan deportasi, dan koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM untuk menangani kasus pencari suaka. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan teknologi pengawasan dan kerja sama antar lembaga untuk memperkuat kontrol perbatasan.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Dengan Dokumen Perjalanan yang Telah Habis Masa Berlaku Wildan, Alvino Arya Putra; Aji, Koesmoyo Ponco; Hamdi, Muhammad Arief
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6964

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap orang asing (OA) yang berada di wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang telah habis masa berlakunya. Studi dilakukan melalui pendekatan normatif-empiris di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta wawancara dengan pejabat imigrasi. Hasil penelitian menemukan perbedaan penerapan sanksi pada dua kasus serupa. Seorang warga negara Malaysia (MN) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi meskipun memenuhi unsur pidana, sementara seorang warga negara Nigeria (CKC) dijatuhi pidana penjara dan denda atas pelanggaran overstay serta penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian belum dilaksanakan secara seragam, meskipun instrumen hukum yang ada sudah memadai. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal, sikap pelaku, serta koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih konsisten dan terarah agar penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan proporsional, adil, serta memberikan efek jera.