Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Innovative: Journal Of Social Science Research
Hamdi, Muhammad Arief
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
INTEGRASI PAYMENT GATEWAY DENGAN SISTEM IMIGRASI DI INDONESIA: TANTANGAN HUKUM DAN IMPLIKASI REGULASI DI ERA DIGITAL Hamdi, Muhammad Arief; Wicaksono, Anggi; Hoesein, Zainal Arifin
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 7 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v7i2.609

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to various aspects of life, including payment systems and immigration. Payment gateway, as a critical innovation in the digital financial sector, enables fast and cross-border transactions. However, this progress also presents new challenges for the legal system, particularly in monitoring cross-border transactions that may be subject to misuse. This research focuses on the integration of payment gateways with the immigration system in Indonesia and the legal challenges that arise from this process. Using a qualitative approach, this study analyzes existing regulations in Indonesia, comparing them with other countries such as the United States, the European Union, and Singapore, and identifies areas that need improvement. The findings indicate that while Indonesia has a solid legal foundation, there is a need to strengthen regulations related to Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and data protection. The research also provides policy recommendations to enhance cross-agency collaboration between immigration authorities and fintech service providers to create a safer and more effective system for monitoring cross-border digital transactions.
FENOMENA PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA Hamdi, Muhammad Arief; Maulidia, Hanifa; Firlana, Habbi
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.404

Abstract

Crimes against humanity in the world are still happening today, this has caused anxiety for the people of that country, as a result they are looking for a safe place to live and seeking protection in certain countries. Indonesia has become one of the destination countries for refugees and asylum seekers, especially for ethnic Myanmar Rohingya refugees, before they get a safe place based on UNHCR recommendations, therefore this study aims to analyze how the Indonesian government's policy towards international refugee migration in Indonesian territory and the process efforts made by Indonesia to tackle the migration of Rohingya refugees to Indonesian territory, especially in the province of Aceh. This study used a qualitative research method with a literature study approach and a case approach and obtained information from informants who were able to provide information related to the case, with the results of the research that the handling of Rohingya refugees in Aceh Province experienced positive progress shown by the Indonesian government. The existence of the Aceh Customary Sea Law or Panglima Laot obliges all fishermen in Aceh to help anyone whose life is threatened at sea. In addition, the people of Aceh have consistently accepted refugees while others have rejected their arrival. That there is solidarity between Muslims, with 98% of the people of Aceh identifying themselves as Muslims. The author also considers that the people of Aceh care more about human rights than the country of origin of the asylum seekers or refugees.
Implikasi Ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Efektivitas Penyidikan Keimigrasian di Kantor Imigrasi: Studi Normatif Terhadap Alternatif Hukum Yang Tersedia Hasibuan, Moch. Zidane Hatta; Aji, Koesmoyo Ponco; Hamdi, Muhammad Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20228

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dikategorikan menjadi Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan penyidikan keimigrasian. TAK adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan dan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang- Undang No 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sedangkan Penyidikan keimigrasian merupakan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran di bidang keimigrasian. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) & Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Implementasinya, PPNS menghadapi berbagai hambatan yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk kemungkinan tidak adanya PPNS di beberapa kantor imigrasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan yang berlaku dapat menjawab permasalahan tersebut, terutama dalam situasi ketiadaan PPNS di suatu kantor Imigrasi. Penelitian ini menggunakan Teori Hierarki Hukum dari Hans Kelsen untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah dengan norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.
Peran KJRI Istanbul dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural: Analisis Yuridis terhadap Tantangan dan Solusi Sistemik Abrilianno, Imran; Hamdi, Muhammad Arief; Purwanti, Maidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21155

Abstract

Kebijakan bebas visa 30 hari yang diberikan oleh Pemerintah Turki kepada Warga Negara Indonesia (WNI) telah dimanfaatkan oleh sejumlah individu untuk bekerja secara ilegal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Dalam konteks ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk melalui mekanisme pemulangan dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum tersebut dan menyoroti potensi pelanggaran keimigrasian yang berulang oleh eks PMI non-prosedural. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan KJRI selaras dengan prinsip perlindungan hukum nasional dan internasional, ketiadaan sistem sanksi administratif dan tidak adanya integrasi data lintas lembaga membuka peluang bagi pengulangan pelanggaran. Integrasi sistem antara Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan BP2MI menjadi langkah strategis yang diperlukan dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap PMI di luar negeri. Kata Kunci: Keimigrasian, KJRI, Perlindungan Hukum, PMI Non-Prosedural.
Co-Authors Abrilianno, Imran Aji, Koesmoyo Ponco Firlana, Habbi Hasibuan, Moch. Zidane Hatta Maidah Purwanti, Maidah Maulidia, Hanifa Wicaksono, Anggi Zainal Arifin Hoesein