Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean
Hamdi, Muhammad Arief
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
INTEGRASI PAYMENT GATEWAY DENGAN SISTEM IMIGRASI DI INDONESIA: TANTANGAN HUKUM DAN IMPLIKASI REGULASI DI ERA DIGITAL Hamdi, Muhammad Arief; Wicaksono, Anggi; Hoesein, Zainal Arifin
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 7 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v7i2.609

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to various aspects of life, including payment systems and immigration. Payment gateway, as a critical innovation in the digital financial sector, enables fast and cross-border transactions. However, this progress also presents new challenges for the legal system, particularly in monitoring cross-border transactions that may be subject to misuse. This research focuses on the integration of payment gateways with the immigration system in Indonesia and the legal challenges that arise from this process. Using a qualitative approach, this study analyzes existing regulations in Indonesia, comparing them with other countries such as the United States, the European Union, and Singapore, and identifies areas that need improvement. The findings indicate that while Indonesia has a solid legal foundation, there is a need to strengthen regulations related to Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and data protection. The research also provides policy recommendations to enhance cross-agency collaboration between immigration authorities and fintech service providers to create a safer and more effective system for monitoring cross-border digital transactions.
FENOMENA PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA Hamdi, Muhammad Arief; Maulidia, Hanifa; Firlana, Habbi
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.404

Abstract

Crimes against humanity in the world are still happening today, this has caused anxiety for the people of that country, as a result they are looking for a safe place to live and seeking protection in certain countries. Indonesia has become one of the destination countries for refugees and asylum seekers, especially for ethnic Myanmar Rohingya refugees, before they get a safe place based on UNHCR recommendations, therefore this study aims to analyze how the Indonesian government's policy towards international refugee migration in Indonesian territory and the process efforts made by Indonesia to tackle the migration of Rohingya refugees to Indonesian territory, especially in the province of Aceh. This study used a qualitative research method with a literature study approach and a case approach and obtained information from informants who were able to provide information related to the case, with the results of the research that the handling of Rohingya refugees in Aceh Province experienced positive progress shown by the Indonesian government. The existence of the Aceh Customary Sea Law or Panglima Laot obliges all fishermen in Aceh to help anyone whose life is threatened at sea. In addition, the people of Aceh have consistently accepted refugees while others have rejected their arrival. That there is solidarity between Muslims, with 98% of the people of Aceh identifying themselves as Muslims. The author also considers that the people of Aceh care more about human rights than the country of origin of the asylum seekers or refugees.
Implikasi Ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Efektivitas Penyidikan Keimigrasian di Kantor Imigrasi: Studi Normatif Terhadap Alternatif Hukum Yang Tersedia Hasibuan, Moch. Zidane Hatta; Aji, Koesmoyo Ponco; Hamdi, Muhammad Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20228

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dikategorikan menjadi Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan penyidikan keimigrasian. TAK adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan dan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang- Undang No 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sedangkan Penyidikan keimigrasian merupakan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran di bidang keimigrasian. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) & Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Implementasinya, PPNS menghadapi berbagai hambatan yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk kemungkinan tidak adanya PPNS di beberapa kantor imigrasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan yang berlaku dapat menjawab permasalahan tersebut, terutama dalam situasi ketiadaan PPNS di suatu kantor Imigrasi. Penelitian ini menggunakan Teori Hierarki Hukum dari Hans Kelsen untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah dengan norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.
Peran KJRI Istanbul dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural: Analisis Yuridis terhadap Tantangan dan Solusi Sistemik Abrilianno, Imran; Hamdi, Muhammad Arief; Purwanti, Maidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21155

Abstract

Kebijakan bebas visa 30 hari yang diberikan oleh Pemerintah Turki kepada Warga Negara Indonesia (WNI) telah dimanfaatkan oleh sejumlah individu untuk bekerja secara ilegal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Dalam konteks ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk melalui mekanisme pemulangan dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum tersebut dan menyoroti potensi pelanggaran keimigrasian yang berulang oleh eks PMI non-prosedural. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan KJRI selaras dengan prinsip perlindungan hukum nasional dan internasional, ketiadaan sistem sanksi administratif dan tidak adanya integrasi data lintas lembaga membuka peluang bagi pengulangan pelanggaran. Integrasi sistem antara Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan BP2MI menjadi langkah strategis yang diperlukan dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap PMI di luar negeri. Kata Kunci: Keimigrasian, KJRI, Perlindungan Hukum, PMI Non-Prosedural.
Rekonstruksi Norma Pasal 119 UU Keimigrasian: Optimalisasi Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Satria Abdul Hafidz; Tambunan, Alrin; Hamdi, Muhammad Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21026

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia menghadapi dilema antara penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap pelanggaran oleh orang asing. Pasal 119 UU No. 6 Tahun 2011 memberikan ancaman pidana berat bagi siapa pun yang masuk atau tinggal tanpa dokumen sah, padahal asas ultimum remedium menghendaki pidana sebagai upaya terakhir. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi Pasal 119 agar selaras dengan asas ultimum remedium, dengan mengutamakan tindakan administratif sebelum penindakan pidana. Metode penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris; data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil menunjukkan tumpang-tindih sanksi administratif dan pidana menyebabkan disparitas penegakan. Prinsip ultimum remedium perlu dioptimalkan untuk mencegah overkriminalisasi dan meningkatkan efisiensi. Rekomendasi: Pasal 119 direvisi dengan kriteria jelas penggunaan pidana serta penguatan diskresi pejabat (Permenimipas No. 2/2025), agar penegakan lebih adil, efektif, dan humanis. Kata Kunci: Diskresi; Sanksi Administratif; Ultimum Remedium
The Role of Artificial Intelligence in Immigration Law Enforcement: Balancing Efficiency, Transparency, and Ethical Accountability Hamdi, Muhammad Arief; Briando, Bobby; Santiago, Faisal
Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean Vol. 1 No. 6 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/ijmsa.v1i6.1835

Abstract

Background. The integration of Artificial Intelligence (AI) in immigration law enforcement has significantly improved efficiency in areas such as fraud detection, border security, and visa application assessments. However, the implementation of AI raises critical concerns related to transparency, fairness, and ethical accountability. The "black box" nature of AI systems often obscures the reasoning behind decisions, posing risks to the rights of migrants, especially refugees and asylum seekers. Furthermore, the increased use of biometric data for security purposes heightens privacy concerns and potential misuse. Purpose. This study aims to analyze the role of AI in immigration law enforcement, focusing on its benefits, limitations, and ethical challenges. It seeks to provide recommendations for regulatory frameworks that ensure a balance between operational efficiency and the protection of human rights. Method. The research adopts a qualitative approach, combining a review of scholarly articles and case studies from journals such as Comparative Migration Studies and AI & Society. Key themes include transparency, fairness, privacy, and accountability. Results. AI significantly enhances operational efficiency but remains vulnerable to biases and errors that can disproportionately affect vulnerable populations. Human oversight is critical to ensuring ethical decision-making and maintaining accountability. Conclusion. The integration of AI in immigration law must be guided by transparent, fair, and ethical regulatory frameworks. Emphasizing human oversight ensures that moral responsibility remains with human actors rather than AI systems.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Dengan Dokumen Perjalanan yang Telah Habis Masa Berlaku Wildan, Alvino Arya Putra; Aji, Koesmoyo Ponco; Hamdi, Muhammad Arief
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6964

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap orang asing (OA) yang berada di wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang telah habis masa berlakunya. Studi dilakukan melalui pendekatan normatif-empiris di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta wawancara dengan pejabat imigrasi. Hasil penelitian menemukan perbedaan penerapan sanksi pada dua kasus serupa. Seorang warga negara Malaysia (MN) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi meskipun memenuhi unsur pidana, sementara seorang warga negara Nigeria (CKC) dijatuhi pidana penjara dan denda atas pelanggaran overstay serta penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian belum dilaksanakan secara seragam, meskipun instrumen hukum yang ada sudah memadai. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal, sikap pelaku, serta koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih konsisten dan terarah agar penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan proporsional, adil, serta memberikan efek jera.
Efektivitas Budaya Hukum Keimigrasian Dalam Penanganan Pelanggaran oleh Warga Negara Asing di Indonesia Sentanu, Ramadhany Bimo; Hamdi, Muhammad Arief; Bakhtiar, Masdar
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6889

Abstract

Negara Indonesia merupakan salah satu destinasi yang di datangi oleh warga negara asing yang memiliki tujuan yang berbeda beda ,seiring dengan perkembangan teknologi saat ini dapat meningkatkan arus perpindahan warga negara dari suatu negara ke negara lain dengan meningkatnya arus lalu lintas keimigrasian ,juga meningkatkan berbagai resiko yang ada dimana tidak sedikit warga negara asing yang berada di wilayah Negara Indonesia ,melakukan pelanggaran dari peraturan yang ada untuk itu keimigrasian sebagai mana salah satu fungsi dari keimigrasian sendiri yaitu melakukan penegakan hukum ,dalam pelaksanaan penegaka hukum keimigrasian sendiri terdapat dua jenis tindakan hukum keimigrasian berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu berupa Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindak Pidana Keimigrasian ,dimana pelaksanaan tindakan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga negara asing tersebut ,namun pada pelaksaanya imigrasi sendiri lebih sering mengunakan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam pemberian sanksi terhadap warga negara asing dikarenkaan berbagai faktor ,sehingga menjadi sebuah budaya hukum di lingkup keimigrasian untuk itu dengan adanya penelitian ini ingin membahas terkait ke efektifan dari penerapan Tindak Pidana Keimigrasian dalam pemberian sanski terhadap warga negara asing ,dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif terkait keseuaian peraturan dan dilapangan dan membahas terkait faktor apa saja yang menajdi dasar penarapan Tindak Administratif Keimigrasian dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lain pada pemberian sanksi keimigrasian  ,dalam hal ini keimigrasian merupakan hal vital pada suatu negara dalam menjaga kedaulatan negara ,dimaana pemeberian sanksi seharusnya disesuaikan dengan pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tidak bertindak semena-mena warga negara asing saat berada di wilayah Negara Indonesia .
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian Dibandingkan Tindak Pidana Keimigrasian Firmansyah, Rendy; Hamdi, Muhammad Arief; Aji, Koesmoyo Ponco
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6999

Abstract

Tulisan ini membahas perbandingan antara Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan pendekatan pidana dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dalam konteks meningkatnya mobilitas lintas negara dan potensi pelanggaran keimigrasian, pemerintah Indonesia lebih sering menerapkan TAK karena dinilai lebih efisien, cepat, dan proporsional dibandingkan dengan proses pidana yang kompleks dan memakan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa TAK menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025. Meskipun demikian, pendekatan pidana tetap diperlukan untuk pelanggaran berat seperti penyelundupan manusia dan penggunaan dokumen palsu. Oleh karena itu, sistem hukum keimigrasian idealnya memadukan pendekatan administratif dan pidana secara proporsional, dengan menjunjung asas keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data antarinstansi, serta penyusunan regulasi yang jelas untuk membedakan pelanggaran administratif dan pidana secara tegas.
Pandangan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Pendeportasian Warga Negara Asing yang Masih di Bawah Umur Nasution, Yana Abdillah; Utami, Devina Yuka; Hamdi, Muhammad Arief
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7035

Abstract

Untuk melindungi hak asasi manusia anak dalam konteks deportasi, langkah-langkah perlindungan yang efektif perlu diterapkan. Hal ini meliputi penegakan hukum yang adil dan proporsional, perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar anak selama proses deportasi, pemisahan keluarga hanya sebagai langkah terakhir yang sangat diperlukan, serta perlindungan hak partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak deportasi terhadap hak asasi manusia anak dan mendorong perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dalam melaksanakan deportasi, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang berlaku.
Co-Authors A A, Nurmaputra Zamzam Abrilianno, Imran Aji, Koesmoyo Ponco Bakhtiar, Masdar Briando, Bobby Faisal Santiago, Faisal Firlana, Habbi Firmansyah, Rendy Hasibuan, Moch. Zidane Hatta Maidah Purwanti, Maidah Maulidia, Hanifa Nasution, Yana Abdillah Panjaitan, Tesalonika Martha Marlina Rafikhasah, Sutan Satria Abdul Hafidz Sentanu, Ramadhany Bimo Tambunan, Alrin Utami, Devina Yuka Wicaksono, Anggi Wildan, Alvino Arya Putra Zainal Arifin Hoesein