Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Law and Border Protection Jurnal Pengadaan Indonesia
Ridho, Akhmad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA:  ANALISIS SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEBUTUHAN PROSES PERADILAN PIDANA Puspitasari, Aisya Galuh; Ridho, Akhmad; Pujakesuma, Deny
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.632

Abstract

Keimigrasian merupakan aspek esensial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di Indonesia. Pengaturan terkait keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang meliputi kewarganegaraan, izin tinggal, serta pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Namun, meskipun telah memiliki kerangka hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu isu utama adalah ketergantungan pada sanksi administratif tanpa diimbangi dengan proses peradilan pidana, yang mengakibatkan sanksi tersebut dianggap kurang memberikan efek jera yang memadai. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, praktik korupsi dalam birokrasi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran keimigrasian. Selain itu, proses peradilan pidana terhadap kasus keimigrasian sering kali tidak optimal karena keterbatasan kapasitas sistem peradilan dan jumlah aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang keimigrasian. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penegakan hukum di bidang keimigrasian guna meningkatkan efektivitas sanksi administratif serta kapasitas peradilan pidana dalam menangani pelanggaran keimigrasian. Evaluasi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
INTEGRASI SISTEM INFORMASI ASET DAN GUDANG DENGAN SISTEM INFORMASI ANGGARAN MENUJU PENYUSUNAN RKAKL DAN RKBMN YANG CEPAT, TEPAT, EFEKTIF, DAN EFISIEN PERSIAPAN UNNES PTN BADAN HUKUM wiyanto, Agung; Widodo; Susanto, Hendi; Ridho, Akhmad
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i2.22

Abstract

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan kegiatan instansi pemerintah yang sering disebut RKA-KL RKA-KL adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. RKA-KL berisikan program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dokumen RKA-KL harus disertai dokumen pendukung yaitu dokumen RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara). Kedua dokumen tersebut tidak dipisahkan dikarenakan dokumen RKBMN adalah dokumen penjabaran untuk pengadaan yang tercantum di RKAKL. Penyusunan dokumen RKA-KL di UNNES dilakukan di Bagian Perencanaan. Penyusunan dokumen ini dengan mengunakan sistem berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penggaran dengan domain sianggar.unnes.ac.id. sementara untuk dokumen pendukung yaitu RKBMN dilakukan di subbag BMN dengan mengunakan sistem siagung.unnes.ac.id. Sistem penyusunan dokumen tersebut masih terpisah-pisah belum terintregrasi. Transfer data dilakukan secara manual. Hal ini berakibat sering timbul ketidakvalidan data, tidak efesien serta efektifnya proses penyusunan RKBMN dan RKAKL dan berulang untuk operator sistem yang menjalankan sianggar dan siagung. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali intregrasi data kedua sistem tersebut untuk meminimalisasi kesalahan transfer data karena transfer yang dilakukan manual seperti saat ini. Integrasi antara Sianggar dan siagung kedepannya juga harus dengan sistem pengadaan unnes dan sistem keuangannya. Hal ini dikarenakan RKBMN adalah data untuk pengadaan ke depan erat kaitan dengan sistem pengadaan dan pembayaran ada di keuangan. Berdasarkan hasil uji publik untuk terhadap intregrasi sistem informasi penyusunan E-RKBMN dan sianggar yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan sistem sangat membantu dengan kepuasan di atas 70 %. Secara perinci sebagai berikut responden setelah mencoba sistem keinginan sebisa mungkin menggunakan sistem integrasi ini Secara Teratur hasil penelitian mengenai keinginan sebisa mungkin menggunakan sistem integrasi ini secara teratur, hasil didapat untuk Setuju 74%, dan Sangat Setuju 26% dan keinginan menggunakan sistem integrasi ini seterusnya hasil penelitian mengenai keinginan menggunakan sistem integrasi ini seterusnya, hasil didapat untuk Netral 4%, Setuju 70%, dan Sangat Setuju 26%. Sementara tingkat akurasi data untuk sistem intregrasi hasil didapat untuk Netral 4%, Setuju 70%, dan Sangat Setuju 26% dan tingkat kepuasan hasil didapat untuk Netral 4%, Setuju 67%, dan Sangat Setuju 29%. Respoden memeliki keinginan untuk mengunakan sistem intregtrasi sebesar Netral 11%, Setuju 63%, dan Sangat Setuju 26%. Oleh karena itu sistem ini perlu diterapkan sebagai sebuah Upaya Penguatan UNNES Menuju PTN Badan Hukumsangat membantu karena mudah dijalankan. Oleh karena itu sistem ini perlu ada pekembangan lebih lanjut.
Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Pelanggaran Keimigrasian: Analisis Kasus Overstay Di Kabupaten Cianjur Ridho, Akhmad; Bakhtiar, Masdar; Hamdi, Muhammad Arief
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 3.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran keimigrasian, khususnya overstay (tinggal melebihi batas waktu izin tinggal), merupakan tantangan konstan bagi penegakan kedaulatan negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan sosial dari pelanggaran overstay melalui studi kasus di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya berbasis pada data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksananya, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pemberitaan media massa yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implikasi hukum bagi pelaku overstay sangat jelas diatur dalam UU Keimigrasian, yaitu berupa sanksi administratif (denda, deportasi, penangkalan) dan potensi sanksi pidana. Analisis terhadap berbagai literatur juga mengungkap adanya implikasi sosial yang signifikan. Bagi Warga Negara Asing (WNA) pelaku overstay, muncul kerentanan ekonomi, isolasi sosial, dan kesulitan akses layanan dasar. Bagi masyarakat, terutama keluarga yang terlibat dalam perkawinan campuran, fenomena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan keluarga dan masalah hukum turunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tegas, dampak sosial dari overstay yang terdokumentasi dalam berbagai literatur menunjukkan adanya kompleksitas masalah yang memerlukan perhatian lebih dari sekadar penegakan hukum represif.
Co-Authors Bakhtiar, Masdar Hamdi, Muhammad Arief Pujakesuma, Deny Puspitasari, Aisya Galuh Susanto, Hendi Widodo wiyanto, Agung