Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)
Syauqiyah, Syifa’
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEBIJAKAN OPSEN PAJAK DI INDONESIA Syauqiyah, Syifa’; Inayati, Inayati
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol 7 No 6 (2024): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v7i6.13706

Abstract

Desentralisasi fiskal yang telah diterapkan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan. Namun, regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ketimpangan fiskal vertikal. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencakup kebijakan opsen pajak sebagai salah satu instrumen utamanya. Kebijakan opsen pajak ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan penerbitan peraturan turunan serta kesiapan administratif di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan opsen pajak dan persiapan yang perlu dilakukan pemerintah sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Kebijakan opsen pajak di Indonesia meliputi opsen untuk PKB, BBNKB, dan pajak MLBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan opsen berpotensi mempercepat peningkatan penerimaan pemerintah kabupaten/kota, mengurangi akumulasi SILPA dalam APBD, serta menciptakan sinergi dalam pemungutan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum kebijakan opsen diterapkan, pemerintah disarankan untuk segera menyusun rencana postur APBD, menerbitkan aturan turunan terkait pemungutan opsen, serta mempersiapkan sumber daya manusia dan sistem informasi yang memadai guna memastikan implementasi berjalan secara efektif dan efisien.
Co-Authors Inayati Inayati